Pekerjaan Menumpuk Menteri Agraria

Keempat, sinergi dengan kementerian terkait secara transparan. Menyelesaikan konflik pertanahan merupakan pekerjaan lama, menguras energi, menghabiskan banyak modal, dan irisan kewenangannya melibatkan berbagai kementerian di luar ATR/BPN. Untuk itu, bergerak secara masif antara ATR/BPN dan kementerian terkait perlu dilakukan. Misal, untuk kasus yang melibatkan perusahaan negara sebagai salah satu aktor di dalam konflik, maka diperlukan keterlibatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian untuk kasus yang objeknya adalah hutan maka perlu melibatkan secara intens peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga dengan tanah yang objeknya adalah tanah negara seperti persoalan hak guna usaha atau sengketa batas wilayah, maka perlu melibatkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam proses penyelesaiannya. Bergerak secara masif, terukur, dan tersistematis diperlukan agar semua energi yang ada dapat diarahkan ke salah satu isu yang hendak diselesaikan.

Terakhir, peristiwa suksesi politik di jajaran kementerian dipercaya sebagai langkah konkret menuju tata kelola birokrasi yang lebih baik, meskipun kerja hanya efektif dalam waktu singkat sebelum Pemilu 2024. Dalam konteks ini, perubahan kursi pimpinan menteri dan wakil menteri ATR/BPN mesti dilihat sebagai keseriusan negara—dalam hal ini pemerintah pusat—untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang datanya telah menumpuk di meja kerja.

Baca berita lebih lengkap di e-paper koran-sindo.com