Mengenang 1.000 Hari Wafatnya BJ Habibie: Berawal di Akhir, Berakhir di Awal

Latar belakangnya sebagai insinyur, bukan politisi, membuat ia lupa menyusun sistem kelembagaan iptek yang telah digelutinya sebagai Menteri Riset & Teknologi/Ketua Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) selama 20 tahun. Utamanya tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Baru pada era Presiden Megawati Soekarnoputri terbit UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. UU Nomor 18 Tahun 2002 lalu direvisi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi.

Tentu, sejarah yang kelak akan menilai apakah UU Nomor 11 Tahun 2019 ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju berbasis iptek dengan sumber daya manusia unggul, seperti yang dicita-citakan almarhum BJ Habibie.

Legacy yang ia tinggalkan, seperti ribuan anak-didik Beliau dibidang iptek, juga produk pesawat N-219 Nurtanio sebagai alih teknologi dari insinyur senior kepada juniornya. Juga pendirian Defense Industry Indonesia, atau Defense ID, sebuah BUMN yang menggabungkan semua perusahaan industri pertahanan Indonesia, mirip Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang dibangun Habibie, adalah beberapa contohnya.

Bila kita berkunjung ke Markas International Civil Aviation Organization (ICAO), Badang Penerbangan Sipil Internasional, Montreal, Canada, terpampang nama-nama para penerima Edward Warner Award.

Ada nama BJ Habibie di situ. Ia penerima penghargaan bergengsi ini pada tahun 1994. Kala itu, ia merupakan orang Asia pertama yang memperoleh penghargaan, yang tidak dianugerahkan ICAO setiap tahun, ini.