Jubir MK: Anwar Usman Tak Harus Mundur dari Ketua Mahkamah Konstitusi
Selasa, 21 Juni 2022 - 17:14 WIB
loading...
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, Anwar Usman tidak harus mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono meluruskan soal beredarnya isi putusan MK yang mewajibkan Anwar Usman mundur dari jabatan sebagai Ketua MK. Ditegaskan Fajar, kewajiban Anwar Usman untuk mundur sebagai Ketua MK tersebut tidak benar.
Fajar menjelaskan tidak ada isi putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang mewajibkan Anwar Usman mundur sebagai Ketua MK. Pun demikian terhadap Wakil Ketua MK Aswanto. Keduanya tetap bisa menjabat sampai akhir masa tugasnya.
"Tidak ada redaksi dalam Putusan MK kemarin yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur sebagai Ketua MK. Tidak ada," kata Fajar kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Baca juga: Pasal 87 Huruf a Bertentangan dengan UUD 1945, Wakil dan Ketua MK Harus Mundur
Fajar menjelaskan, putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pasal 87 huruf a UU 7/2020 itu memang dinyatakan inkonstitusional. Di mana, Pasal 87 huruf a menyatakan, 'Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini'.
"Putusan MK bukan meminta mundur Ketua MK saat ini, melainkan menegaskan garis konstitusional bahwa Ketua MK dan Wakil Ketua MK itu dipilih oleh hakim konstitusi," kata Fajar.
Baca juga: Pandangan Yusril soal Wajibkah Ketua MK Mundur Setelah Persunting Adik Jokowi
Fajar menjelaskan tidak ada isi putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang mewajibkan Anwar Usman mundur sebagai Ketua MK. Pun demikian terhadap Wakil Ketua MK Aswanto. Keduanya tetap bisa menjabat sampai akhir masa tugasnya.
"Tidak ada redaksi dalam Putusan MK kemarin yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur sebagai Ketua MK. Tidak ada," kata Fajar kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Baca juga: Pasal 87 Huruf a Bertentangan dengan UUD 1945, Wakil dan Ketua MK Harus Mundur
Fajar menjelaskan, putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pasal 87 huruf a UU 7/2020 itu memang dinyatakan inkonstitusional. Di mana, Pasal 87 huruf a menyatakan, 'Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini'.
"Putusan MK bukan meminta mundur Ketua MK saat ini, melainkan menegaskan garis konstitusional bahwa Ketua MK dan Wakil Ketua MK itu dipilih oleh hakim konstitusi," kata Fajar.
Baca juga: Pandangan Yusril soal Wajibkah Ketua MK Mundur Setelah Persunting Adik Jokowi
Lihat Juga :
