Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Mafia Tanah di Kalsel ke PBNU
Jum'at, 17 Juni 2022 - 12:53 WIB
loading...
Koalisi yang mewakili masyarakat Kalimantan Selatan mendatangi kantor PBNU di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Mereka mengadukan persoalan mafia tanah di Kalsel. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Koalisi yang mewakili masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Mereka melaporkan permasalahan mafia lahan untuk sawit dan batu bara yang mengorbankan masyarakat sipil.
Koalisi tersebut terdiri dari Denny Indrayana dari Integrity, Kisworo Dwi Cahyono Walhi Kalsel, Achmad Surambo dari Sawit Watch, dan Swary Utami Dewi dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik.
Denny mengatakan, Kalsel saat ini sedang dilanda darurat mafia. Sejumlah tambang dan perkebunan sawit di Kalsel telah dikuasai oleh sejumlah orang yang diklaim memiliki pengaruh besar ke kekuasaan. Hal ini terindikasi dari adanya kasus yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tapi tidak ada titik terang sampai.
"Kalimantan Selatan saat ini dalam kondisi darurat mafia. Mulai dari mafia tanah untuk sawit juga mafia lahan untuk tambang batubara," kata Denny usai melaporkan ke PBNU dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022). "Padahal kasus korupsinya terang benderang, konstruksi hukumnya jelas," ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini.
Koalisi tersebut terdiri dari Denny Indrayana dari Integrity, Kisworo Dwi Cahyono Walhi Kalsel, Achmad Surambo dari Sawit Watch, dan Swary Utami Dewi dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik.
Denny mengatakan, Kalsel saat ini sedang dilanda darurat mafia. Sejumlah tambang dan perkebunan sawit di Kalsel telah dikuasai oleh sejumlah orang yang diklaim memiliki pengaruh besar ke kekuasaan. Hal ini terindikasi dari adanya kasus yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tapi tidak ada titik terang sampai.
"Kalimantan Selatan saat ini dalam kondisi darurat mafia. Mulai dari mafia tanah untuk sawit juga mafia lahan untuk tambang batubara," kata Denny usai melaporkan ke PBNU dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022). "Padahal kasus korupsinya terang benderang, konstruksi hukumnya jelas," ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini.
Lihat Juga :
