Biaya Tes Covid-19 Dikeluhkan Masyarakat, Ini Solusinya
Rabu, 24 Juni 2020 - 09:32 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi seolah-olah rapid test itu enggak bayar. Pesantren harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan harga yang murah," terangnya.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) itu menerangkan, rapid test tidak menjamin seseorang bebas Covid-19. Jadi, pesantren tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika santri sudah masuk.
"Mulai sekarang pesantren patuh pada aturan Covid-19, jaga jarak, sekamar berapa orang itu, diatur. Hidup sehat. Kalau pesantrennya enggak sehat jangan dibuka," tuturnya.
Dia mengungkapkan seharusnya biaya rapid test di fasilitas kesehatan negeri tidak terlalu mahal. Idealnya, biayanya Rp150.000-200.000. Swasta biasanya mengambil untung yang lebih besar. (Baca juga: Rapid Test Jadi Syarat Beraktivitas, Warga Minta Negara Tanggung Biaya ).
Biaya tes PCR pun semestinya bisa ditekan lagi. Saat ini, rata-rata biayanya sekitar Rp1,6 juta. Tri Yunis Miko menilai seharusnya bisa Rp1 juta. Pemerintah diminta menyubsidi biaya tes Covid-19 ini. "Kalau pemerintah bayar untuk dia (masyarakat) dan pemerintah juga. Kalau ketemu yang positif membantu surveillance, membantu penemuan kasus," pungkasnya.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) itu menerangkan, rapid test tidak menjamin seseorang bebas Covid-19. Jadi, pesantren tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika santri sudah masuk.
"Mulai sekarang pesantren patuh pada aturan Covid-19, jaga jarak, sekamar berapa orang itu, diatur. Hidup sehat. Kalau pesantrennya enggak sehat jangan dibuka," tuturnya.
Dia mengungkapkan seharusnya biaya rapid test di fasilitas kesehatan negeri tidak terlalu mahal. Idealnya, biayanya Rp150.000-200.000. Swasta biasanya mengambil untung yang lebih besar. (Baca juga: Rapid Test Jadi Syarat Beraktivitas, Warga Minta Negara Tanggung Biaya ).
Biaya tes PCR pun semestinya bisa ditekan lagi. Saat ini, rata-rata biayanya sekitar Rp1,6 juta. Tri Yunis Miko menilai seharusnya bisa Rp1 juta. Pemerintah diminta menyubsidi biaya tes Covid-19 ini. "Kalau pemerintah bayar untuk dia (masyarakat) dan pemerintah juga. Kalau ketemu yang positif membantu surveillance, membantu penemuan kasus," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
