Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Fraksi Golkar Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Sediakan Vaksin Halal untuk Booster
loading...
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 dari Fraksi Golkar Darul Siska mempertanyakan keseriusan pemerintah menyediakan vaksin halal untuk booster. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Covid-19 dari Fraksi Golkar Darul Siska mempertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mewajibkan penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi lanjutan (booster).
"Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan," ujar Darul, Kamis (2/6/2022).
Darul juga menyampaikan semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor, karena hal ini sudah menjadi Putusan Mahkamah Agung. Diapun menunggu dan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri.
"Supaya tidak lagi ada protes dan dianggap pembangkangan terhadap putusan MA. Kita juga mendorong dari 7 vaksin yang digunakan Kemenkes semuanya sudah mendapat fatwa halal," tegas Darul.
Senada, anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Yahya Zaini juga mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah pemerintah untuk membeli vaksin halal. Hal ini dikarenakan tdak boleh lagi ada pengabaian terhadap vaksin halal dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.
"Karena tidak ada jalan lain saya kira semua sudah sepakat penggunaan vaksin halal ini sudah merupakan kewajiban. Karena penolakan terhadap vaksin halal merupakan penolakan terhadap putusan sebuah Mahkamah yang diakui keberadaannya sebagai lembaga hukum tertinggi di negara kita," jelas Yahya.
Sehingga kata Yahya, ini bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dirinya mempertanyakan vaksin halal Sinovac dan Zifivax yang dibeli oleh pemerintag berapa banyak?. Dia mengingatkan agar pemerintah jelas dalam mempersiapkan vaksin halal untuk booster.
"Saya mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memasukkan vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi. Yang saya tanyakan jangan sampai ini hanya dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri tetapi tidak dibeli," tegasnya.
"Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan," ujar Darul, Kamis (2/6/2022).
Darul juga menyampaikan semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor, karena hal ini sudah menjadi Putusan Mahkamah Agung. Diapun menunggu dan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri.
"Supaya tidak lagi ada protes dan dianggap pembangkangan terhadap putusan MA. Kita juga mendorong dari 7 vaksin yang digunakan Kemenkes semuanya sudah mendapat fatwa halal," tegas Darul.
Senada, anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Yahya Zaini juga mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah pemerintah untuk membeli vaksin halal. Hal ini dikarenakan tdak boleh lagi ada pengabaian terhadap vaksin halal dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.
"Karena tidak ada jalan lain saya kira semua sudah sepakat penggunaan vaksin halal ini sudah merupakan kewajiban. Karena penolakan terhadap vaksin halal merupakan penolakan terhadap putusan sebuah Mahkamah yang diakui keberadaannya sebagai lembaga hukum tertinggi di negara kita," jelas Yahya.
Sehingga kata Yahya, ini bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dirinya mempertanyakan vaksin halal Sinovac dan Zifivax yang dibeli oleh pemerintag berapa banyak?. Dia mengingatkan agar pemerintah jelas dalam mempersiapkan vaksin halal untuk booster.
"Saya mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memasukkan vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi. Yang saya tanyakan jangan sampai ini hanya dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri tetapi tidak dibeli," tegasnya.
Explore More