Balitbang Hukum dan HAM Gelar OPini Bahas Peran Perempuan Sukseskan Presidensi G20
loading...
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM menggelar acara Obrolan Peneliti (OPini). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM menggelar acara Obrolan Peneliti (OPini). Kegiatan ini membahas peran perempuan Indonesia dalam menyukseskan even Presidensi G20 .
"Melihat isu aktual yang sedang terjadi dan dalam rangka mendukung agenda G20 tahun ini, maka Obrolan Peneliti (OPini) edisi ini membahas bagaimana pemberdayaan perempuan lewat pemajuan akses terhadap teknologi mampu meningkatkan ketangguhan perempuan di masa pandemi," kata Humas Balitbang Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti dalam siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (31/05/2022).
Ernie menjelaskan, awalnya kegiatan OPini merupakan salah satu terobosan Balitbang Kemenkumham dalam melakukan transofrmasi digital untuk merespons pandemi Covid-19. "OPini digagas untuk mengubah sosialisasi yang sifatnya konvensional tatap muka, menjadi sosialisasi partisipatif memanfaatkan aplikasi rapat daring," tutur Ernie.
OPini menghadirkan narasumber dari beragai latar belakang mulai dari peneliti, akademisi, praktisi hingga politisi. Keragaman ini diharapkan mampu menghasilkan perspektif yang kaya dan mampu menciptakan kultur ilmiah di tengah masyarakat.
"Pada 6 Mei 2022 lalu OPini genap berusia dua tahun. Selama pelaksanaan OPini, lebih dari 14.000 orang telah bergabung membahas isu aktual yang menjadi keresahan bersama," kata Ernie.
Berbagai narasumber hadir menyumbangkan gagasan. Antara lain Wakil Gubernur NTT, Anggota DPR RI, Gubernur Lemhanas, serta para NGO di tingkat nasional dan daerah. Narasumber yang hadir memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan naskah rekomendasi kebijakan yang menjadi tugas dan fungsi Balitbang Hukum dan HAM.
Baca juga: Rusia dan Ukraina Bakal Hadir di G20, Indonesia Bisa Jadi Fasilitator Perdamaian
Pada OPini edisi 17 yang digelar, Selasa (31/05/2022), Balitbang Hukum dan HAM mengangkat tema 'Peran Nyata Perempuan dalam Agenda G20: Pembangunan Ekonomi melalui Teknologi'. Tema ini digagas untuk merespons salah satu agenda utama Presidensi Indonesia dalam forum G20 yaitu transformasi ekonomi digital.
Pemerintah Indonesia mengajak pemimpin negara dalam forum G20 untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan cara memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Narasumber yang hadir mengulas tentang kesenjangan akses teknologi tentang perempuan, bagaimana G20 menyasar isu ini serta inisiatif para perempuan di bidang teknologi," katanya.
OPini dibuka Kepala Balitbang Hukum dan HAMDr Sri Puguh Budi Utami. Hadir sebagai narasumber adalah Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Nevey Varida A; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Femmy Eka Kartika Putri, Profesor Riset Bidang Teknologi Proses Elektrokimia Badan Riset dan Inovasi Nasional Eniya Listiani Dewi; dan Senior Project Coordinator di Krealogi by Du Anyam Esti Khoerunnisa.
Dalam obrolan peneliti tadi terungkap, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 64,5% pemilik UMKM adalah perempuan. Sektor ini menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan ekonomi dunia.
"Meski begitu, fakta menunjukkan bahwa belum semua UMKM perempuan memiliki akses yang cukup ke ekosistem pembiayaan dan digital," kata Ernie.
Menurutnya, kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap teknologi yang dialami oleh perempuan. Sebab, berdasarkan data Susenas (2019), akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten mengalami kesenjangan selama periode 2016 hingga 2019.
"Pada 2016, pengguna internet perempuan 7,6% lebih sedikit dibanding laki-laki. Selisih angka ini bergeser, di mana pada tahun 2017 pengguna internet perempuan 7,04% lebih sedikit dibanding laki-laki, lalu menjadi 6,34% pada 2018 dan 6,26% pada 2019," kata Ernie.
Untuk itu, kata dia, penting untuk menelisik lebih jauh akar permasalahan, tantangan dan peluang perempuan dalam membangun ekonomi digital yang inklusif.
"Melihat isu aktual yang sedang terjadi dan dalam rangka mendukung agenda G20 tahun ini, maka Obrolan Peneliti (OPini) edisi ini membahas bagaimana pemberdayaan perempuan lewat pemajuan akses terhadap teknologi mampu meningkatkan ketangguhan perempuan di masa pandemi," kata Humas Balitbang Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti dalam siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (31/05/2022).
Ernie menjelaskan, awalnya kegiatan OPini merupakan salah satu terobosan Balitbang Kemenkumham dalam melakukan transofrmasi digital untuk merespons pandemi Covid-19. "OPini digagas untuk mengubah sosialisasi yang sifatnya konvensional tatap muka, menjadi sosialisasi partisipatif memanfaatkan aplikasi rapat daring," tutur Ernie.
OPini menghadirkan narasumber dari beragai latar belakang mulai dari peneliti, akademisi, praktisi hingga politisi. Keragaman ini diharapkan mampu menghasilkan perspektif yang kaya dan mampu menciptakan kultur ilmiah di tengah masyarakat.
"Pada 6 Mei 2022 lalu OPini genap berusia dua tahun. Selama pelaksanaan OPini, lebih dari 14.000 orang telah bergabung membahas isu aktual yang menjadi keresahan bersama," kata Ernie.
Berbagai narasumber hadir menyumbangkan gagasan. Antara lain Wakil Gubernur NTT, Anggota DPR RI, Gubernur Lemhanas, serta para NGO di tingkat nasional dan daerah. Narasumber yang hadir memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan naskah rekomendasi kebijakan yang menjadi tugas dan fungsi Balitbang Hukum dan HAM.
Baca juga: Rusia dan Ukraina Bakal Hadir di G20, Indonesia Bisa Jadi Fasilitator Perdamaian
Pada OPini edisi 17 yang digelar, Selasa (31/05/2022), Balitbang Hukum dan HAM mengangkat tema 'Peran Nyata Perempuan dalam Agenda G20: Pembangunan Ekonomi melalui Teknologi'. Tema ini digagas untuk merespons salah satu agenda utama Presidensi Indonesia dalam forum G20 yaitu transformasi ekonomi digital.
Pemerintah Indonesia mengajak pemimpin negara dalam forum G20 untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan cara memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Narasumber yang hadir mengulas tentang kesenjangan akses teknologi tentang perempuan, bagaimana G20 menyasar isu ini serta inisiatif para perempuan di bidang teknologi," katanya.
OPini dibuka Kepala Balitbang Hukum dan HAMDr Sri Puguh Budi Utami. Hadir sebagai narasumber adalah Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Nevey Varida A; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Femmy Eka Kartika Putri, Profesor Riset Bidang Teknologi Proses Elektrokimia Badan Riset dan Inovasi Nasional Eniya Listiani Dewi; dan Senior Project Coordinator di Krealogi by Du Anyam Esti Khoerunnisa.
Dalam obrolan peneliti tadi terungkap, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 64,5% pemilik UMKM adalah perempuan. Sektor ini menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan ekonomi dunia.
"Meski begitu, fakta menunjukkan bahwa belum semua UMKM perempuan memiliki akses yang cukup ke ekosistem pembiayaan dan digital," kata Ernie.
Menurutnya, kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap teknologi yang dialami oleh perempuan. Sebab, berdasarkan data Susenas (2019), akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten mengalami kesenjangan selama periode 2016 hingga 2019.
"Pada 2016, pengguna internet perempuan 7,6% lebih sedikit dibanding laki-laki. Selisih angka ini bergeser, di mana pada tahun 2017 pengguna internet perempuan 7,04% lebih sedikit dibanding laki-laki, lalu menjadi 6,34% pada 2018 dan 6,26% pada 2019," kata Ernie.
Untuk itu, kata dia, penting untuk menelisik lebih jauh akar permasalahan, tantangan dan peluang perempuan dalam membangun ekonomi digital yang inklusif.
(abd)
Explore More