Fraksi DPR Kaget Menag Yaqut Mendadak Minta Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun
loading...
A
A
A
"Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini. Saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa. Ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini. Kalau seandainya saya mau berangkat hari ini saya pergi demo ke Kemenag, apalagi kalau saya menambahkan," ujarnya.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menag Yaqut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana. Apalagi penambahannya tidak sedikit, ada tambahan Rp23,3 juta per jamaah.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim meminta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan tambahan Rp1,5 triliun anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab, kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jamaah tetap bisa berangkat.
"Berapa pun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabalia masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan," katanya.
"Masih mengenai tambahan anggaran ini, BPKH memberikan gambaran seperti apa profile dana investasi yang dikelola BPKH, sehingga Komisi VIII DPR dapat informasi yang cukup memroyeksikan ke depan dengan penambahan Rp1,5 triliun ini ke depannya tidak akan turun," kata politikus PKB ini.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menag Yaqut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana. Apalagi penambahannya tidak sedikit, ada tambahan Rp23,3 juta per jamaah.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim meminta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan tambahan Rp1,5 triliun anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab, kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jamaah tetap bisa berangkat.
"Berapa pun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabalia masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan," katanya.
"Masih mengenai tambahan anggaran ini, BPKH memberikan gambaran seperti apa profile dana investasi yang dikelola BPKH, sehingga Komisi VIII DPR dapat informasi yang cukup memroyeksikan ke depan dengan penambahan Rp1,5 triliun ini ke depannya tidak akan turun," kata politikus PKB ini.
(abd)