Fraksi DPR Kaget Menag Yaqut Mendadak Minta Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun
loading...
Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha mempertanyakan tambahan anggaran haji Rp1,5 triliun yang diajukan Menag Yaqut Cholil Qoumas. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Fraksi-fraksi di Komisi VIII DPR kaget lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendadak meminta tambahan anggaran Rp1,5 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan kloter pertama. Para wakil rakyat mempertanyakan detail penambahan anggaran haji yang sangat besar dan dasar hukumnya.
Seperti Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha. Dia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud masyair dan apa saja komponennya, karena yang diusulkan hanya bulatan angka. Apalagi, per jamaah ini masih terjadi kekurangan SAR4.125, sementara anggaran yang disetujui SAR1.531.
"Saya melihat itu bukan kekurangan, kekurangan itu kalau yang disepakati SAR4.125 yang kurang SAR1.531. Tapi kalau gini bukan kurang, saya kaget juga karena angkanya begitu besar," kata politikus Partai Golkar ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Ali Ridha juga melihat tambahan biaya yang sangat besar. Kalau pun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara, ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu.
Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan negara-negara lain yang melaksanakan haji.
Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Menag menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada legal standingnya bagi Komisi VIII DPR untuk memutuskan.
"Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detail, bila perlu marathon. Kita butuh tahu Rp1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun Pak Menteri sudah menyampaikan," ujar Wachid.
Baca juga: Operasional Haji 2022, Menag Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun ke DPR
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Delmeria mengaku kaget luar biasa dengan Raker yang digelar hari ini. Dia mengira bahwa bukan lagi anggaran haji yang akan dibahas karena jamaah sudah akan berangkat ke Tanah Suci.
"Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini. Saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa. Ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini. Kalau seandainya saya mau berangkat hari ini saya pergi demo ke Kemenag, apalagi kalau saya menambahkan," ujarnya.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menag Yaqut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana. Apalagi penambahannya tidak sedikit, ada tambahan Rp23,3 juta per jamaah.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim meminta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan tambahan Rp1,5 triliun anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab, kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jamaah tetap bisa berangkat.
"Berapa pun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabalia masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan," katanya.
"Masih mengenai tambahan anggaran ini, BPKH memberikan gambaran seperti apa profile dana investasi yang dikelola BPKH, sehingga Komisi VIII DPR dapat informasi yang cukup memroyeksikan ke depan dengan penambahan Rp1,5 triliun ini ke depannya tidak akan turun," kata politikus PKB ini.
Seperti Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha. Dia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud masyair dan apa saja komponennya, karena yang diusulkan hanya bulatan angka. Apalagi, per jamaah ini masih terjadi kekurangan SAR4.125, sementara anggaran yang disetujui SAR1.531.
"Saya melihat itu bukan kekurangan, kekurangan itu kalau yang disepakati SAR4.125 yang kurang SAR1.531. Tapi kalau gini bukan kurang, saya kaget juga karena angkanya begitu besar," kata politikus Partai Golkar ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Ali Ridha juga melihat tambahan biaya yang sangat besar. Kalau pun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara, ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu.
Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan negara-negara lain yang melaksanakan haji.
Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Menag menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada legal standingnya bagi Komisi VIII DPR untuk memutuskan.
"Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detail, bila perlu marathon. Kita butuh tahu Rp1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun Pak Menteri sudah menyampaikan," ujar Wachid.
Baca juga: Operasional Haji 2022, Menag Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun ke DPR
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Delmeria mengaku kaget luar biasa dengan Raker yang digelar hari ini. Dia mengira bahwa bukan lagi anggaran haji yang akan dibahas karena jamaah sudah akan berangkat ke Tanah Suci.
"Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini. Saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa. Ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini. Kalau seandainya saya mau berangkat hari ini saya pergi demo ke Kemenag, apalagi kalau saya menambahkan," ujarnya.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menag Yaqut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana. Apalagi penambahannya tidak sedikit, ada tambahan Rp23,3 juta per jamaah.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim meminta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan tambahan Rp1,5 triliun anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab, kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jamaah tetap bisa berangkat.
"Berapa pun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabalia masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan," katanya.
"Masih mengenai tambahan anggaran ini, BPKH memberikan gambaran seperti apa profile dana investasi yang dikelola BPKH, sehingga Komisi VIII DPR dapat informasi yang cukup memroyeksikan ke depan dengan penambahan Rp1,5 triliun ini ke depannya tidak akan turun," kata politikus PKB ini.
(abd)
Lihat Juga :
