Ombudsman Ungkap Tiga Faktor Biaya Rapid Test Dikeluhkan
Senin, 22 Juni 2020 - 22:24 WIB
loading...
Metode skrining awal melalui rapid test secara berbayar telah menimbulkan keresahan. Biayanya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per orang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Metode skrining awal melalui rapid test secara berbayar telah menimbulkan keresahan. Biayanya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per orang. Di sisi lain, uji tersebut menjadi salah satu syarat wajib bagi mereka yang hendak bepergian ke luar daerah.
(Baca juga: Update Corona 22 Juni 2020: 46.845 Positif, 18.735 Sembuh, dan 2.500 Meninggal)
Sementara itu, pemerintah baru-baru ini telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19. Dari semula alokasi dananya sebesar Rp405,1 triliun, kini jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp695,2 triliun.
(Baca juga: Rapid Test Berbayar, Ombudsman Curiga Ada Upaya Cari Keuntungan Pribadi)
Anggota Ombudsman RI Laode Ida mempertanyakan sikap pemerintah melihat keresahan publik tersebut. Menurut dia, ada tiga penyebab kenapa masyarakat mulai menyoalkan metode rapid test berbayar.
"Pertama, prosedur birokratis dan memakan waktu sehingga menunggu lama untuk proses tesnya mulai dari daftar hingga hasilnya," ungkapnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Selain itu, Laode menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melakukan uji cepat tersebut cukup mahal. Hal itu menurutnya akan menyulitkan masyarakat yang begitu terdampak di masa pandemi.
(Baca juga: Update Corona 22 Juni 2020: 46.845 Positif, 18.735 Sembuh, dan 2.500 Meninggal)
Sementara itu, pemerintah baru-baru ini telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19. Dari semula alokasi dananya sebesar Rp405,1 triliun, kini jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp695,2 triliun.
(Baca juga: Rapid Test Berbayar, Ombudsman Curiga Ada Upaya Cari Keuntungan Pribadi)
Anggota Ombudsman RI Laode Ida mempertanyakan sikap pemerintah melihat keresahan publik tersebut. Menurut dia, ada tiga penyebab kenapa masyarakat mulai menyoalkan metode rapid test berbayar.
"Pertama, prosedur birokratis dan memakan waktu sehingga menunggu lama untuk proses tesnya mulai dari daftar hingga hasilnya," ungkapnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Selain itu, Laode menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melakukan uji cepat tersebut cukup mahal. Hal itu menurutnya akan menyulitkan masyarakat yang begitu terdampak di masa pandemi.
Lihat Juga :
