Rapid Test Berbayar, Ombudsman Curiga Ada Upaya Cari Keuntungan Pribadi
Senin, 22 Juni 2020 - 18:30 WIB
loading...
A
A
A
“Saya kira, tolong hentikan ini. Karena ini sesuatu yang tidak pantas terus-menerus. Atau setidaknya, (pemerintah) segera lakukan evaluasi mengenai kebijakan kewajiban rapid test bagi mereka yang mau melakukan perjalanan,” pintanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis juga mempertanyakan efektivitas anggaran penanganan Covid-19 yang terus menerus naik. Sementara, muncul berbagai keluhan atas penarikan biaya rapid test yang cukup mahal.
“Kemana ya uang 405 T yang sekarang naik 667 T. Ini anak-anak santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke Malang untuk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 ribu. Bener nih serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?” begitu cuitan Cholil melalui akun Twitter-nya @cholilnafis.
Dirinya pun menyarankan pemerintah agar memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.
“Kalau orang mau tes saja disuruh bayar, sementara anggaran kita banyak, apakah ini tidak lebih urgen dibandingkan lainnya? Kalau orang tidak tes, dikejar-kejar (untuk) disuruh tes. Sementara orang mau tes (malah) disuruh bayar. Ini kan paradoks sebenarnya,” celetuknya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis juga mempertanyakan efektivitas anggaran penanganan Covid-19 yang terus menerus naik. Sementara, muncul berbagai keluhan atas penarikan biaya rapid test yang cukup mahal.
“Kemana ya uang 405 T yang sekarang naik 667 T. Ini anak-anak santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke Malang untuk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 ribu. Bener nih serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?” begitu cuitan Cholil melalui akun Twitter-nya @cholilnafis.
Dirinya pun menyarankan pemerintah agar memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.
“Kalau orang mau tes saja disuruh bayar, sementara anggaran kita banyak, apakah ini tidak lebih urgen dibandingkan lainnya? Kalau orang tidak tes, dikejar-kejar (untuk) disuruh tes. Sementara orang mau tes (malah) disuruh bayar. Ini kan paradoks sebenarnya,” celetuknya.
(nbs)
Lihat Juga :
