BPK Periksa Kinerja Lima Program Corona Pemerintah Pusat dan Daerah
Senin, 22 Juni 2020 - 16:45 WIB
loading...
BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT terhadap lima progam pada penanggulangan pandemi virus Corona oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pelaksanaan lima progam pada penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19) oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(Baca juga: Digugat ke MK, Ada 4 Argumentasi Keberatan dalam UU Corona)
Pernyataan ini disampaikan anggota BPK Achsanul Qosasi melalui tiga cuitan di akun Twitter-nya @AchsanulQosasi, Senin (22/6/2020). Achsanul menyatakan, pihaknya banyak menerima permintaan pemeriksaan terhadap APBN dalam program Covid-19.
(Baca juga: DPD Minta KPK Awasi Dana Terkait Penanganan Dampak Covid-19)
Saat ini, kata dia, BPK sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada awal Juli 2020. Pemeriksaan BPK mencakup lima program yakni bantuan sosial (bansos), pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat tes, kartu prakerja, bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD), dan BPJS. "Pemeriksaan dilaksanakan serentak," cuit Achsanul.
Dia mengungkapkan, program bansos, pengadaan APD, dan kartu prakerja menjadi sorotan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Achsanul menegaskan, BPK akan menyiapkan tim besar dalam bentuk 'Pemeriksaan Tematik' denhan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK. "Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," tuturnya.
Achsanul melanjutkan, BPK berharap kepada semua kementerian/lembaga (K/L) yan terlibat dalam program tersebut agar mempersiapkan diri guna pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. BPK, ujar dia, juga berharap masyarakat untuk menyampaikan informasi ke BPK. Informasi tersebut akan dipergunakan BPK sebagai masukan dalam melaksanakan pemeriksaan
(Baca juga: Digugat ke MK, Ada 4 Argumentasi Keberatan dalam UU Corona)
Pernyataan ini disampaikan anggota BPK Achsanul Qosasi melalui tiga cuitan di akun Twitter-nya @AchsanulQosasi, Senin (22/6/2020). Achsanul menyatakan, pihaknya banyak menerima permintaan pemeriksaan terhadap APBN dalam program Covid-19.
(Baca juga: DPD Minta KPK Awasi Dana Terkait Penanganan Dampak Covid-19)
Saat ini, kata dia, BPK sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada awal Juli 2020. Pemeriksaan BPK mencakup lima program yakni bantuan sosial (bansos), pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat tes, kartu prakerja, bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD), dan BPJS. "Pemeriksaan dilaksanakan serentak," cuit Achsanul.
Dia mengungkapkan, program bansos, pengadaan APD, dan kartu prakerja menjadi sorotan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Achsanul menegaskan, BPK akan menyiapkan tim besar dalam bentuk 'Pemeriksaan Tematik' denhan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK. "Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," tuturnya.
Achsanul melanjutkan, BPK berharap kepada semua kementerian/lembaga (K/L) yan terlibat dalam program tersebut agar mempersiapkan diri guna pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. BPK, ujar dia, juga berharap masyarakat untuk menyampaikan informasi ke BPK. Informasi tersebut akan dipergunakan BPK sebagai masukan dalam melaksanakan pemeriksaan
Lihat Juga :
