Komnas HAM Nilai Kesiapan Tahapan Pilkada Masih Lemah

Senin, 22 Juni 2020 - 16:08 WIB
loading...
A A A
Kedua, klaster kegiatan yang harus bisa dilakukan melalui daring (online). Hal ini berkaitan dengan proses-proses tahapan yang bersifat administratif di KPU. Salah satunya, tahapan pelantikan, rekrutmen petugas penyelenggara pemilu.

"Kami menghargai KPU yang sudah melaksanakan tahapan. Salah satunya mengaktifkan kembali petugas penyelenggara PPK dan PPS untuk dilantik secara daring," ucap Hairansyah.

Begitu juga tahapan lainnya yang bersifat administrative seperti pengumuman maupun pelaksanaan tahapan lain yang bisa dilakukan secara daring. Ketiga, klaster yang bisa dilakukan secara tatap muka dan daring. Misalnya, penyerahan dukungan. Saat pendaftaran calon, biasanya diikuti para pendukungnya.

"Hal ini berpotensi menimbulkan kerumunan di dalam proses tahapan sehingga kami menyarankan ada pembatasan sebagaimana sesuai protokol kesehatan, baik pembatasan ruang, jarak, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik," tuturnya.

Karena itu, dirinya menilai penerapan itu bisa dilakukan dengan membatasi jumlah yang hadir dalam proses pendaftaran calon bisa dibatasi dan sekaligus bisa disiarkan melalui proses daring.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Survei Puspoll Indonesia:...
Survei Puspoll Indonesia: Lebih dari 80 Persen Masyarakat Dukung Pilkada Langsung
Pigai Sebut Masyarakat...
Pigai Sebut Masyarakat Indonesia Belum Siap Terima LGBT
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Dukung Tambahan Anggaran...
Dukung Tambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Marinus Gea: Penting untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Walhi Minta Pembahasan...
Walhi Minta Pembahasan Revisi UU HAM Ditunda
Rekrutmen Penggerak...
Rekrutmen Penggerak HAM 2026 Resmi Diperpanjang, Daftar di Link Ini
Perlindungan Warga Sipil...
Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua
Dari Jimmy Lai hingga...
Dari Jimmy Lai hingga Xinjiang, Isu HAM Tak Lagi Jadi Fokus Utama AS-China
Rekomendasi
Program ParenTRING,...
Program ParenTRING, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal
Perkuat Ekonomi Rakyat,...
Perkuat Ekonomi Rakyat, BSI Apresiasi Penempatan SAL untuk Pembiayaan Produktif
Pejabat AS Bertemu Hamas...
Pejabat AS Bertemu Hamas Saat Washington Sampaikan Tuntutan Gaza pada Israel
Berita Terkini
Badan Siber PP GP Ansor...
Badan Siber PP GP Ansor Kritik Ketertutupan Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
OTT Kuansing, Bupati...
OTT Kuansing, Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain Menyerahkan Diri ke KPK
Apartemen Disita Jelang...
Apartemen Disita Jelang Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Buka Suara
Tepis Isu Pecah Kongsi...
Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa, Roy Suryo: Saling Membersamai
Nilai Hakim Abaikan...
Nilai Hakim Abaikan Fakta Persidangan, Nadiem Makarim Bakal Lapor ke KY
Tim Hukum Jokowi Endus...
Tim Hukum Jokowi Endus Strategi Pecah Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved