Kesejahteraan dan Akselerasi Ekonomi Berkeadilan
Rabu, 18 Mei 2022 - 13:44 WIB
loading...
A
A
A
Berbagai akar ketimpangan di atas perlu dicari solusinya dengan tepat. Tepat dititik inilah penting bagi pemerintah mengembangkan kebijakan keberpihakan atau affirmative policy yang mampu menumbuhkan sektor-sektor terpinggirkan. Desain kebijakan juga tidak sekadar memberikan kesamaan perlakuan (equality), namun lebih pada keadilan (equity).
Kebijakan keberpihakan misalnya dapat dilakukan dengan merumuskan secara detail lapak mana yang bisa dimasuki korporasi besar dan mana yang bisa dikerjasamakan dengan pelaku mikro, kecil, atau menengah. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung dalam arena pasar bebas yang kadang tidak adil sejak awalnya. Di sinilah pentingnya regulasi sebagai wujud komitmen dan keberpihakan negara.
Salah satu wujud komitmen dan keberpihakan negara adalah adanya kebijakan kesamaan akses. Dengan akses yang sama, diharapkan akan terwujud pertumbuhan kompetitif dan ruang gerak yang sama untuk survive. Kebijakan yang bisa dilakukan misalnya dengan membuat regulasi bahwa pengusaha besar tidak boleh menguasai semua lini, tetapi juga memberikan akses ruang untuk pelaku usaha kecil. Dengan itu maka struktur ekonomi yang berkeadilan akan tercipta.
Kesadaran dan komitmen ini penting karena saat ini 1% penduduk mengendalikan 49,3% sumber daya ekonomi Indonesia. Sementara itu, korporasi menguasai hampir 60% lahan perkebunan kelapa sawit di Indoensia. Sedang gini ratio penguasaan tanah sebesar 0,59%.
Menyimak hal tersebut, yang harus dilakukan dalam program reforma agraria yang tengah dicanangkan pemerintah adalah membuat model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan korporasi dengan corporate approach dengan didukung manajemen yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi yang andal, permodalan yang kuat, pemasaran yang luas, serta SDM yang kompeten dan berintegritas juga menjadi sebuah keharusan.
Upaya memangkas kesenjangan membutuhkan komitmen keberpihakan yang terencana dan terintegrasi antarseluruh pemangku kepentingan. Tak boleh ada ego sektoral. Akselerasi ekonomi berkeadilan hanya bisa terwujud jika pertumbuhan ekonomi benar-benar berkualitas dan berjalan pararel dengan terciptanya kesejahteraan. Tanpa itu, segenap ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dikhawatirkan hanya akan seperti menggantang asap. Di sinilah pentingnya untuk terus merawat nalar politik kesejahteraan.
Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com
Kebijakan keberpihakan misalnya dapat dilakukan dengan merumuskan secara detail lapak mana yang bisa dimasuki korporasi besar dan mana yang bisa dikerjasamakan dengan pelaku mikro, kecil, atau menengah. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung dalam arena pasar bebas yang kadang tidak adil sejak awalnya. Di sinilah pentingnya regulasi sebagai wujud komitmen dan keberpihakan negara.
Salah satu wujud komitmen dan keberpihakan negara adalah adanya kebijakan kesamaan akses. Dengan akses yang sama, diharapkan akan terwujud pertumbuhan kompetitif dan ruang gerak yang sama untuk survive. Kebijakan yang bisa dilakukan misalnya dengan membuat regulasi bahwa pengusaha besar tidak boleh menguasai semua lini, tetapi juga memberikan akses ruang untuk pelaku usaha kecil. Dengan itu maka struktur ekonomi yang berkeadilan akan tercipta.
Kesadaran dan komitmen ini penting karena saat ini 1% penduduk mengendalikan 49,3% sumber daya ekonomi Indonesia. Sementara itu, korporasi menguasai hampir 60% lahan perkebunan kelapa sawit di Indoensia. Sedang gini ratio penguasaan tanah sebesar 0,59%.
Menyimak hal tersebut, yang harus dilakukan dalam program reforma agraria yang tengah dicanangkan pemerintah adalah membuat model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan korporasi dengan corporate approach dengan didukung manajemen yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi yang andal, permodalan yang kuat, pemasaran yang luas, serta SDM yang kompeten dan berintegritas juga menjadi sebuah keharusan.
Upaya memangkas kesenjangan membutuhkan komitmen keberpihakan yang terencana dan terintegrasi antarseluruh pemangku kepentingan. Tak boleh ada ego sektoral. Akselerasi ekonomi berkeadilan hanya bisa terwujud jika pertumbuhan ekonomi benar-benar berkualitas dan berjalan pararel dengan terciptanya kesejahteraan. Tanpa itu, segenap ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dikhawatirkan hanya akan seperti menggantang asap. Di sinilah pentingnya untuk terus merawat nalar politik kesejahteraan.
Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com
(bmm)
Lihat Juga :
