Catatan Evaluatif Kebijakan Hukum Jokowi-Ma’ruf
Sabtu, 14 Mei 2022 - 07:59 WIB
loading...
Catatan Evaluatif Kebijakan Hukum Jokowi-Ma’ruf
A
A
A
Annisa Kencana Ningrum
Mahasiswi prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah berjalan dua tahun lebih. Tidak sedikit kebijakan hukum muncul sepanjang kurun dua tahun tersebut. Buku bersampul merah dan hijau ini mengungkap analisa dan argumentasi hukum secara kritis terhadap ragam kebijakan pemerintah.
Buku yang terdiri dari 6 (enam) bab ini membahas sejumlah isu hukum yang terjadi di dua tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Mulai soal dinamika praktik sistem presidensial, politik dan parlemen, pandemi Covid-19, omnibus law UU Cipta Kerja, kebijakan hukum di bidang ekonomi, dan di akhir bab buku ini membahas Pancasila dan demokrasi.
Buku yang berasal dari artikel yang dimuat di media massa baik cetak dan online nasional ini tak ubahnya kumpulan potret analisa atas kebijakan hukum yang menjadi dasar penulisan setiap artikel. Hal ini lantaran setiap tulisan di buku ini pernah menjadi topik pembicaraan di publik. Seperti di Bab I mengenai “Dinamika Sistem Presidensial”, penulis menyoroti perdebatan di publik mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam mengatasi banjir yang pernah melanda di Ibukota Jakarta pada awal 2020 lalu. Kala itu terjadi pembelahan di tengah publik; menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mendukung Presiden Jokowi.
Dalam tulisannya (hal. 13-18) penulis tampak tak larut dalam pembelahan dua kelompok tersebut. Dalam menangani banjir di Jakarta, penulis berpendapat, dalam konteks sistem presidensial, Presiden memiliki jangkauan untuk turut serta membereskan persoalan banjir yang terjadi di Ibu Kota Negara. Presiden melalui pembantunya di Kementerian Dalam Negeri, juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah.
Di bab II, tulisan mengenai partai politik dan dinamika parlemen di Indonesia. Secara khusus, penulis menyoroti demorkatisasi di internal partai politik melalui kongres, muktamar, musyawarah nasional (munas) atau sebutan lainnya, dinilai tidak dimanfaatkan dengan baik untuk merumuskan formula reformasi di partai politik. Padahal, dalam catatan penulis, persoalan di tubuh partai politik seperti masalah pendanaan partai politik, kaderisasi partai politik termasuk sirkulasi kepemimpinan di partai politik mendesak untuk dilakukan
Mahasiswi prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah berjalan dua tahun lebih. Tidak sedikit kebijakan hukum muncul sepanjang kurun dua tahun tersebut. Buku bersampul merah dan hijau ini mengungkap analisa dan argumentasi hukum secara kritis terhadap ragam kebijakan pemerintah.
Buku yang terdiri dari 6 (enam) bab ini membahas sejumlah isu hukum yang terjadi di dua tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Mulai soal dinamika praktik sistem presidensial, politik dan parlemen, pandemi Covid-19, omnibus law UU Cipta Kerja, kebijakan hukum di bidang ekonomi, dan di akhir bab buku ini membahas Pancasila dan demokrasi.
Buku yang berasal dari artikel yang dimuat di media massa baik cetak dan online nasional ini tak ubahnya kumpulan potret analisa atas kebijakan hukum yang menjadi dasar penulisan setiap artikel. Hal ini lantaran setiap tulisan di buku ini pernah menjadi topik pembicaraan di publik. Seperti di Bab I mengenai “Dinamika Sistem Presidensial”, penulis menyoroti perdebatan di publik mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam mengatasi banjir yang pernah melanda di Ibukota Jakarta pada awal 2020 lalu. Kala itu terjadi pembelahan di tengah publik; menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mendukung Presiden Jokowi.
Dalam tulisannya (hal. 13-18) penulis tampak tak larut dalam pembelahan dua kelompok tersebut. Dalam menangani banjir di Jakarta, penulis berpendapat, dalam konteks sistem presidensial, Presiden memiliki jangkauan untuk turut serta membereskan persoalan banjir yang terjadi di Ibu Kota Negara. Presiden melalui pembantunya di Kementerian Dalam Negeri, juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah.
Di bab II, tulisan mengenai partai politik dan dinamika parlemen di Indonesia. Secara khusus, penulis menyoroti demorkatisasi di internal partai politik melalui kongres, muktamar, musyawarah nasional (munas) atau sebutan lainnya, dinilai tidak dimanfaatkan dengan baik untuk merumuskan formula reformasi di partai politik. Padahal, dalam catatan penulis, persoalan di tubuh partai politik seperti masalah pendanaan partai politik, kaderisasi partai politik termasuk sirkulasi kepemimpinan di partai politik mendesak untuk dilakukan
Lihat Juga :
