Spirit Advokasi Anti-Amerika

Anak Agung Banyu Perwita
Pemerhati Kajian Pertahanan

Siswanto Rusdi
Direktur Namarin

BUKU ini pada dasarnya mencoba mencari jawaban ideal apakah ketika sebuah negara menjalin kerja sama militer dengan negara negara lain yang berujung pada pembukaan pangkalan militer akan lebih menggerus kedaulatannya atau tidak.

baca juga: Gaya Asyik Kedai Kopi Bumi Citarik Menguliti Buku “Susuk Kapal Borobudur”

Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia dan kawasan dewasa ini, pertanyaan di atas semakin relevan untuk diperdebatkan di kala power politics menjadi formula untuk mempertahanan eksistensi negara-bangsa. Secara lebih spesifik, buku ini mencoba mengkritisi kebijakan luar negeri dan pertahanan Filipina dan Amerika Serikat (AS) terkait keberadaan pangkalan militer AS di bumi Filipina.

Bila kita telisik lebih dalam, hubungan AS-Filipina pada dasarnya dilandasi pada hubungan sejarah yang panjang dan budaya yang kuat serta nilai-nilai demokrasi yang sama. Perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina di tahun 1951, misalnya, memberikan landasan yang kuat bagi kemitraan pertahanan antara kedua negara. Mentalitas perang dingin pada masa itu merupakan satu-satunya argumen utama pembentukan pangkalan militer AS di Filipina.

Sementara itu, pada tahun 2014, Filipina meningkatkan kerja sama pertahanan yang lebih kuat dengan AS dengan membentuk “Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan” (EDCA/Enhanced Defense Cooperation Agreement). EDCA ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Angkatan Bersenjata Filipina dalam menghadapi ancaman militer dari China di Laut China Selatan. Untuk menanggapi aktivitas dan ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan , EDCA dianggap sebagai opsi pencegahan yang paling kredibel, dan oleh karenanya Filipina harus merespons agresivitas Tiongkok di kawasan yang dipersengketakan tersebut.

Sebelumnya, Filipina dan AS telah menjalin beberapa kerja sama pertahanan yang membawa kedua negara tersebut menjadi aliansi militer di kawasan Asia Tenggara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pangkalan Militer tahun 1947, Perjanjian Bersama (Defense Treaty) tahun 1951 dan Visiting Forces Agreement tahun 1998. Sementara itu tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah masa penentuan EDCA untuk diundangkan oleh parlemen Filipina.

Perjanjian ini, ditandatangani pada 2014, dianggap sebagai perjanjian eksekutif antara mantan Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin dan mantan Menteri Pertahanan AS dan Duta Besar untuk Filipina Philip Goldberg. Akhirnya, pada 12 Januari 2016, Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan penegasan konstitusionalitasnya bagi perjanjian ini yang kemudian membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan dan membolehkan AS membangun kembali pangkalan militernya di Filipina.

Dinamika diplomasi pertahanan dan kerja sama pertahanan bilateral yang semakin dalam antara kedua negara menjadi semakin strategis tatkala Menteri Luar Negeri AS Blinken dan Menteri Pertahanan Llyod Austin menjadi tuan rumah bagi Filipina dalam pertemuan tingkat menteri “2+2” pada bulan April 2023.