Kinerja Periode Kedua Jokowi Bisa Jadi Bencana karena Menteri Mulai Tak Fokus Kerja
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kurang dua tahun menjelang Pemilu 2024 , Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menterinya untuk fokus bekerja. Peringatan itu disampaikan bukan ketika sejumlah menteri dilihat publik mulai tak fokus bekerja.
Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Pangi mencermati bahwa ada beberapa menteri yang mulai fokus kampanye. Padahal semestinya, para menteri ini fokus menyukseskan agenda Jokowi.
"Mestinya kan fokus menyukseskan memastikan agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas berjalan baik di kementerian yang mereka pimpin," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (13/5/2022).
Pangi memperhatikan bahwa ada beberapa menteri Jokowi yang sudah di luar kendali presiden, dan kalau tidak segera di tertibkan maka ini akan menjadi bencana bagi kinerja pemerintahan.
Menurut Pangi, seharusnya menteri tunduk kepada aturan main Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, di mana menteri harus loyal kepada presiden, loyalitas tunggal, tegak lurus, tidak ada cita-cita ataupun semacam agenda pribadi, apalagi aji mumpung memanfaatkan kementerian yang mereka pimpin untuk ajang menunggang popularitas dan meracik elektoralnya.
"Bahkan DNA pengabdiannya tergerus akibat lebih dominan agenda keuntungan pribadi, demi pilpres 2024," ujarnya.
"Kalau kemudian menteri tidak mampu mengimbangi kerja presiden, menjadi beban bagi presiden, kalian menteri menteri berhenti saja," tukas Pangi.
Padahal, kata Pangi, Presiden Jokowi sudah sejal lama mengingatkan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan, karena rawan konflik kepentingan. Apalagi kalau para menteri ini juga merupakan pengusaha, cenderung DNA keuntungan pribadinya menonjol ketimbang abdi negaranya
Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Pangi mencermati bahwa ada beberapa menteri yang mulai fokus kampanye. Padahal semestinya, para menteri ini fokus menyukseskan agenda Jokowi.
"Mestinya kan fokus menyukseskan memastikan agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas berjalan baik di kementerian yang mereka pimpin," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (13/5/2022).
Pangi memperhatikan bahwa ada beberapa menteri Jokowi yang sudah di luar kendali presiden, dan kalau tidak segera di tertibkan maka ini akan menjadi bencana bagi kinerja pemerintahan.
Menurut Pangi, seharusnya menteri tunduk kepada aturan main Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, di mana menteri harus loyal kepada presiden, loyalitas tunggal, tegak lurus, tidak ada cita-cita ataupun semacam agenda pribadi, apalagi aji mumpung memanfaatkan kementerian yang mereka pimpin untuk ajang menunggang popularitas dan meracik elektoralnya.
"Bahkan DNA pengabdiannya tergerus akibat lebih dominan agenda keuntungan pribadi, demi pilpres 2024," ujarnya.
"Kalau kemudian menteri tidak mampu mengimbangi kerja presiden, menjadi beban bagi presiden, kalian menteri menteri berhenti saja," tukas Pangi.
Padahal, kata Pangi, Presiden Jokowi sudah sejal lama mengingatkan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan, karena rawan konflik kepentingan. Apalagi kalau para menteri ini juga merupakan pengusaha, cenderung DNA keuntungan pribadinya menonjol ketimbang abdi negaranya