Mengapa Pelaku LGBT Tak Dapat Dijerat Hukum, Ini Penjelasan Menko Polhukam
Rabu, 11 Mei 2022 - 16:06 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan dalam regulasi hukum di Indonesia belum diatur adanya ancaman pidana bagi LGBT. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan dalam regulasi hukum di Indonesia belum diatur adanya ancaman pidana bagi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Hal itulah yang membuat mereka tak bisa ditindak secara hukum.
"Banyak yang bertanya, mengapa pelaku LGBT dan promotor-promotornya tidak ditindak secara hukum? Tentu jawabannya, karena LGBT tidak atau belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman. Ini terkait dengan asas legalitas," jelas Mahfud dalam akun Instagram, Rabu (11/5/2022).
Mahfud memaparkan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, seluruh pihak bebas mengemukakan ekspresi di ruang publik dengan catatan tak melanggar hukum.
Baca juga: Polemik LGBT di Konten Deddy Corbuzier, Mahfud MD: Ini Negara Demokrasi
Mahfud mengakui, memang betul dalam negara demokrasi harus memiliki sanksi bagi yang melanggar agama, moral, etika. Kendati demikian, penjatuhan sanksi tersebut harus berlandaskan hukum yang ada sebelum terjadinya perbuatan. "Negara demokrasi harus dilaksanakan berdasar nomokrasi (pemerintahan hukum), di mana setiap melakukan penindakan hukum aparat harus berdasar UU yang telah ada," ucapnya.
"Banyak yang bertanya, mengapa pelaku LGBT dan promotor-promotornya tidak ditindak secara hukum? Tentu jawabannya, karena LGBT tidak atau belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman. Ini terkait dengan asas legalitas," jelas Mahfud dalam akun Instagram, Rabu (11/5/2022).
Mahfud memaparkan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, seluruh pihak bebas mengemukakan ekspresi di ruang publik dengan catatan tak melanggar hukum.
Baca juga: Polemik LGBT di Konten Deddy Corbuzier, Mahfud MD: Ini Negara Demokrasi
Mahfud mengakui, memang betul dalam negara demokrasi harus memiliki sanksi bagi yang melanggar agama, moral, etika. Kendati demikian, penjatuhan sanksi tersebut harus berlandaskan hukum yang ada sebelum terjadinya perbuatan. "Negara demokrasi harus dilaksanakan berdasar nomokrasi (pemerintahan hukum), di mana setiap melakukan penindakan hukum aparat harus berdasar UU yang telah ada," ucapnya.
Lihat Juga :
