Dukung Pemberantasan Korupsi, Golkar Siap Penuhi Undangan Pendidikan Politik KPK

JAKARTA - Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti program pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Adies Kadir.

“Golkar menyambut baik undangan dari KPK dan kami siap memenuhi undangan tersebut. Bagi kami setiap usaha untuk meningkatkan integritas, pendidikan politik, dan sikap antikorupsi selama ini terus menjadi perhatian utama kami,” ujar Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sabtu (7/5/2022).

Pendidikan politik cerdas dan berintegritas dari KPK ini nantinya akan dimulai pada 18 Mei. Dalam undangan tersebut, untuk batch pertama, KPK bakal mengundang Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum masing-masing partai politik.

“Segenap komponen Partai Golkar juga akan menghadiri undangan tersebut,” kata Adies.

Adies mengakui jika selama ini sudah tak asing, bahkan sering bekerja sama dengan KPK yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI. Apalagi, KPK mengundang 20 partai politik peserta Pemilu 2024 nanti.

Di mana Golkar adalah partai yang sudah lama menyatakan diri menentang korupsi, yang menjadi salah satu dalam 10 sikap politik yang ditegaskan Golkar dalam Musyawarah Nasional tahun 2019.

Dalam pernyataan itu, Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum, termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.

“Hal itu ada dalam pernyataan sikap kami. Jadi Golkar selalu mendukung tindakan pemberantasan korupsi dan Golkar akan siap mengikuti setiap usaha-usaha pendidikan anti korupsi,” kata Adies.

Adies menegaskan selama ini Golkar selalu mewanti-wanti kadernya untuk tidak terlibat dalam tindak korupsi di level mana pun. Ia juga menyatakan jika integritas demokrasi dan sikap antikorupsi yang ingin ditumbuhkan oleh KPK juga menjadi prioritas Partai Golkar selama ini.