Iluni UI Luncurkan Kertas Kerja Rekomendasi Kebijakan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemulihan UMKM di Indonesia.

1. Meningkatkan peranan Kementerian Koperasi dan UKM melalui dua peran tambahan:

a. Pembinaan dan edukasi kepada UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk berjualan online

b. Kebijakan satu pintu untuk UMKM yaitu hanya melalui Kementerian Koperasi dan UKM

2. Kebijakan quasi-fiscal dengan kerja sama Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk menyerap produk-produk UMKM dan menjalin kerja sama bisnis

3. Sistem satu basis data dan tambahan verifikasi data dengan survei lapangan

Satrio menyarankan, dalam memasuki masa pemulihan dan new normal, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam membangkitkan gairah UMKM dalam perekonomian nasional. Pertama, UMKM dan pemetaan protokol kesehatan untuk tiap kategori UMKM: usaha mikro, kecil, menengah; meliputi kategori kebijakan wajib, mandiri, opsional, dan kebijakan yang harus dibantu atau diarahkan oleh pemerintah

Kedua, simulasi atau semacam uji coba new normal terlebih dahulu selama waktu tertentu (1-2 minggu) dan dievaluasi apakah pemberlakuan new normal pada UMKM berjalan dengan baik

Ketiga, mendorong program padat karya tunai (ILO, 2020) melalui pemanfaatan dana kecamatan, dana desa, dan pemanfaatan program pembangunan oleh K/L

Satrio menyebut, perlu kajian lanjutan untuk menjadi pijakan dalam masa mendatang. "Kajian-kajian tambahan untuk cost-effectiveness analysis perlu dilaksanakan untuk mengetahui kontribusi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap UMKM dan perekonomian nasional sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan di masa mendatang," pungkasnya. ( ).