Ekspose Big Data DPD, LaNyalla: Pemerintah Harus Fokus, Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional

"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia," katanya.

Lewat Big Data ini, DPD juga mengetahui bagaimana respons publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM. "Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.

Dalam public expose yang disampaikan Founder Evello, Dudy Rudianto, yang juga rekanan DPD, diungkap sejumlah poin. Pertama, DPD meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada tri-mester awal 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng. Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Dan terakhir, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.