PDIP Ingatkan Jokowi Menteri Teknis Tidak Boleh Cepat Diganti

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak mengganti para pembantu di Kabinet Indonesia Maju, khususnya di kementerian teknis. Alasannya, orang yang duduk di kementerian teknis tidak bisa langsung bekerja tapi membutuhkan waktu untuk belajar.

Hal ini disampaikan Bambang Wuryanto menanggapi munculnya spekulasi reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/4/2022), Jokowi kembali menegur menterinya terkait dengan kenaikan harga Pertamax dan minyak goreng.

"Sekali lagi kalau orang mau mengambil keputusan itu, atau saya mau ganti A, B, sampai pada tingkat kesan seperti apa. Karena mohon maaf ya, khusus menteri-menteri teknis, anggaplah menteri teknis itu yang seperti apa Pak PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menteri teknis, Perhubungan teknis, ESDM teknis karena ada SKK Migas. Itu kementerian teknis, Anda nggak bisa mengganti cepat orang," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip, Jumat (8/4/2022).



Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, orang-orang yang duduk di kementerian teknis itu harus belajar terlebih dulu, sehingga membutuhkan waktu. "Karena orang yang duduk di situ harus belajar dulu. Orang jadi menteri kan harus belajar dulu itu butuh waktu belajar. Berapa lama ini? Lagi-lagi selesai nih (di-reshuffle)," ujarnya. "Siapa pun yang mau jadi menteri tolonglah," imbuh Bambang.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku pernah bertanya langsung kepada Presiden Jokowi mengenai berapa lama ia belajar menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. "Saya pernah kok tanya sama Presiden, Pak Presiden dulu belajar jadi presiden berapa waktu? Saya butuh waktu 2 tahun tapi, waktu jadi wali kota saya butuh waktu 1 tahun, jadi gubernur butuh waktu 1,5 tahun," tutur Bambang menirukan jawaban Jokowi.

Menurut Bambang, ketika Presiden Jokowi membutuhkan waktu 2 tahun untuk belajar, dan waktu yang lebih singkat saat belajar sebagai kepala daerah, itu semua karena persoalan yang berbeda-beda. Seseorang tidak bisa belajar sebagai presiden saat berada di luar jangkauan presiden, maka harus mendampingi presiden untuk bisa belajar. Sama halnya dengan menteri yang harus belajar saat menjabat dan mendampingi presiden.

Baca juga: Jokowi Tegur Menteri, Politikus PDIP Ini Teringat Cara Soeharto Memilih Pembantu di Kabinet

"Ketika pak presiden dua tahun karena permasalahannya beda-beda, orang enggak bisa belajar jadi presiden di luar, nggak bisa. Dia harus dampingi presiden dia akan belajar menjadi presiden dengan benar sama dengan menteri. Harapannya itu," katanya.