Demokrat Minta Pemerintah Jangan Jadi Kings of Lips Service

"Tidak bisa pemerintah melakukan pembiaran, penafsiran hukum dari penegak hukum yang tidak tepat harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Misalkan menteri ada dispute dengan aktivis demokrasi di bawa kepolisian bukan berdebat secara ilmiah. Demokrasi kita saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja," jelas Herzaky.

Dia juga meminta pemerintah jangan manis di depan saja di mana dahulu Presiden Jokowi pernah menyebutkan dirinya rindu dengan aksi demo. "Namun saat adik-adik mahasiswa hendak melakukan aksi demo di jalurnya dan sudah ada surat izin aksi beberapa waktu lalu malah mendapat blokade dari kepolisian. Aksi mahasiswa adalah bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Tidak bisa jika Presiden berbicara di media dan media sosial saja tapi bagaimana kenyataan di lapangan," tegasnya.

Dirinya berharap agar garis kebijakan yang disampaikan Jokowi benar-benar ditaati oleh seluruh jajaran partai politik koalisi pemerintah, termasuk menteri dan pimpinan lembaga dan insitusi terkait dalam menyelematkan demokrasi di Indonesia. Baca juga: Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu, Relawan: Tugas Menteri Itu Bantu Presiden

"Apa yang menjadi kebijakan Presiden RI Joko Widodo harus benar-benar terjadi di lapangan. Jangan seperti yang disampaikan BEM UI bahwa Jokowi adalah King of Lips Service. Jangan sampai isu tiga periode yang terus berkembang merusak demokrasi Indonesia," pungkas Herzaky.