Demokrat Minta Pemerintah Jangan Jadi Kings of Lips Service
Kamis, 07 April 2022 - 10:42 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi Kings Of Lips Service. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi Kings Of Lips Service. Hal tersebut disampaikan terkait dengan situasi kebatinan masyarakat Indonesia yang saat ini tengah dihadapi berbagai persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Ia awalnya melihat penggunaan UU ITE yang lahir di era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era kepemimpinannya, ia mengklaim SBY amat minim menggunakan UU ITE sebagai alat untuk membungkam. Baca juga: Indeks Demokrasi Membaik, Kebebasan Berpendapat Jadi Catatan Khusus
"UU ITE ada di era Pak SBY. Tapi penggunaan untuk memproses kritik tajam di zaman SBY jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi. Bagaimana Pak SBY bisa mewarisi legacy ini. Di dua periode kepemimpinan 2004-2014, Pak SBY itu sempat dibujuk tiga periode tapi tidak mau. Hal ini yang kita harapkan kita lihat di era kepemimpinan Jokowi," ujar Herzaky, Kamis (7/4/2022).
Herzaky juga menyoroti indeks demokrasi selama 7 tahun terakhir ada penurunan, baru dua tahun terakhir naik. Menurutnya, era Reformasi saat ini membuat masyarakat bebas berpendapat.
Ia awalnya melihat penggunaan UU ITE yang lahir di era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era kepemimpinannya, ia mengklaim SBY amat minim menggunakan UU ITE sebagai alat untuk membungkam. Baca juga: Indeks Demokrasi Membaik, Kebebasan Berpendapat Jadi Catatan Khusus
"UU ITE ada di era Pak SBY. Tapi penggunaan untuk memproses kritik tajam di zaman SBY jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi. Bagaimana Pak SBY bisa mewarisi legacy ini. Di dua periode kepemimpinan 2004-2014, Pak SBY itu sempat dibujuk tiga periode tapi tidak mau. Hal ini yang kita harapkan kita lihat di era kepemimpinan Jokowi," ujar Herzaky, Kamis (7/4/2022).
Herzaky juga menyoroti indeks demokrasi selama 7 tahun terakhir ada penurunan, baru dua tahun terakhir naik. Menurutnya, era Reformasi saat ini membuat masyarakat bebas berpendapat.
Lihat Juga :
