Demokrat Minta Pemerintah Jangan Jadi Kings of Lips Service
Kamis, 07 April 2022 - 10:42 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi Kings Of Lips Service. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi Kings Of Lips Service. Hal tersebut disampaikan terkait dengan situasi kebatinan masyarakat Indonesia yang saat ini tengah dihadapi berbagai persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Ia awalnya melihat penggunaan UU ITE yang lahir di era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era kepemimpinannya, ia mengklaim SBY amat minim menggunakan UU ITE sebagai alat untuk membungkam. Baca juga: Indeks Demokrasi Membaik, Kebebasan Berpendapat Jadi Catatan Khusus
"UU ITE ada di era Pak SBY. Tapi penggunaan untuk memproses kritik tajam di zaman SBY jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi. Bagaimana Pak SBY bisa mewarisi legacy ini. Di dua periode kepemimpinan 2004-2014, Pak SBY itu sempat dibujuk tiga periode tapi tidak mau. Hal ini yang kita harapkan kita lihat di era kepemimpinan Jokowi," ujar Herzaky, Kamis (7/4/2022).
Herzaky juga menyoroti indeks demokrasi selama 7 tahun terakhir ada penurunan, baru dua tahun terakhir naik. Menurutnya, era Reformasi saat ini membuat masyarakat bebas berpendapat.
"Tidak bisa pemerintah melakukan pembiaran, penafsiran hukum dari penegak hukum yang tidak tepat harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Misalkan menteri ada dispute dengan aktivis demokrasi di bawa kepolisian bukan berdebat secara ilmiah. Demokrasi kita saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja," jelas Herzaky.
Dia juga meminta pemerintah jangan manis di depan saja di mana dahulu Presiden Jokowi pernah menyebutkan dirinya rindu dengan aksi demo. "Namun saat adik-adik mahasiswa hendak melakukan aksi demo di jalurnya dan sudah ada surat izin aksi beberapa waktu lalu malah mendapat blokade dari kepolisian. Aksi mahasiswa adalah bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Tidak bisa jika Presiden berbicara di media dan media sosial saja tapi bagaimana kenyataan di lapangan," tegasnya.
Dirinya berharap agar garis kebijakan yang disampaikan Jokowi benar-benar ditaati oleh seluruh jajaran partai politik koalisi pemerintah, termasuk menteri dan pimpinan lembaga dan insitusi terkait dalam menyelematkan demokrasi di Indonesia. Baca juga: Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu, Relawan: Tugas Menteri Itu Bantu Presiden
"Apa yang menjadi kebijakan Presiden RI Joko Widodo harus benar-benar terjadi di lapangan. Jangan seperti yang disampaikan BEM UI bahwa Jokowi adalah King of Lips Service. Jangan sampai isu tiga periode yang terus berkembang merusak demokrasi Indonesia," pungkas Herzaky.
Ia awalnya melihat penggunaan UU ITE yang lahir di era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era kepemimpinannya, ia mengklaim SBY amat minim menggunakan UU ITE sebagai alat untuk membungkam. Baca juga: Indeks Demokrasi Membaik, Kebebasan Berpendapat Jadi Catatan Khusus
"UU ITE ada di era Pak SBY. Tapi penggunaan untuk memproses kritik tajam di zaman SBY jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi. Bagaimana Pak SBY bisa mewarisi legacy ini. Di dua periode kepemimpinan 2004-2014, Pak SBY itu sempat dibujuk tiga periode tapi tidak mau. Hal ini yang kita harapkan kita lihat di era kepemimpinan Jokowi," ujar Herzaky, Kamis (7/4/2022).
Herzaky juga menyoroti indeks demokrasi selama 7 tahun terakhir ada penurunan, baru dua tahun terakhir naik. Menurutnya, era Reformasi saat ini membuat masyarakat bebas berpendapat.
"Tidak bisa pemerintah melakukan pembiaran, penafsiran hukum dari penegak hukum yang tidak tepat harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Misalkan menteri ada dispute dengan aktivis demokrasi di bawa kepolisian bukan berdebat secara ilmiah. Demokrasi kita saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja," jelas Herzaky.
Dia juga meminta pemerintah jangan manis di depan saja di mana dahulu Presiden Jokowi pernah menyebutkan dirinya rindu dengan aksi demo. "Namun saat adik-adik mahasiswa hendak melakukan aksi demo di jalurnya dan sudah ada surat izin aksi beberapa waktu lalu malah mendapat blokade dari kepolisian. Aksi mahasiswa adalah bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Tidak bisa jika Presiden berbicara di media dan media sosial saja tapi bagaimana kenyataan di lapangan," tegasnya.
Dirinya berharap agar garis kebijakan yang disampaikan Jokowi benar-benar ditaati oleh seluruh jajaran partai politik koalisi pemerintah, termasuk menteri dan pimpinan lembaga dan insitusi terkait dalam menyelematkan demokrasi di Indonesia. Baca juga: Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu, Relawan: Tugas Menteri Itu Bantu Presiden
"Apa yang menjadi kebijakan Presiden RI Joko Widodo harus benar-benar terjadi di lapangan. Jangan seperti yang disampaikan BEM UI bahwa Jokowi adalah King of Lips Service. Jangan sampai isu tiga periode yang terus berkembang merusak demokrasi Indonesia," pungkas Herzaky.
(kri)
Lihat Juga :
