Politisi PKN Dukung 5 Jaksa Ajukan Judicial Review UU Kejaksaan ke MK

“Betapa tidak dalam UU yang lama terdapat penghargaan dari pemerintah dan pembuat UU Kejaksaan Tahun 2004 memberikan batas usia pensiun jaksa 62 tahun sedangkan PNS lain masih 58 dan 60 tahun, kondisi yang sebaliknya ketika UU baru Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan jaksa adalah jabatan fungsional, batas usia pensiun mereka malah diturunkan menjadi 60 tahun, sementara usia pensiun jabatan fungsional lain seperti widyaiswara, peneliti, auditor malah 65 tahun bahkan panitera pada MA 67 tahun,” tuturnya.

Maka tidaklah berlebihan, kata Gerry, jika kelima jaksa itu memohon kesetaraan dengan pengadilan mengingat kejaksaan pengadilan diatur dalam rumpun yang sama. Bahkan, sambungnya, dalam konstitusi yaitu tentang kekuasaan kehakiman.

“Disaat hakim biasa dapat bekerja sampai dengan usia 65 tahun di pengadilan negeri, hakim tinggi sampai 67 tahun, dan hakim agung sampai 70 di Mahkamah Agung, sementara jaksa malah diturunkan menjadi 60 tahun kayaknya tidak adil bagi mereka, tidak ada perlindungan kesetaraan yang nyata bagi jaksa,” katanya. Baca juga: Setuju Perubahan UU Kejaksaan, Fraksi PKS Beri Sejumlah Catatan

Dia berharap, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat melihat kasus ini dengan jernih dan seksama. “Saya selaku politisi mengharapkan agar Hakim Konstitusi berpihak kepada pihak pihak yang mencari keadilan,” katanya.