Kemendagri Dorong Pemprov Bengkulu Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal
Jum'at, 01 April 2022 - 12:30 WIB
loading...
A
A
A
Fatoni juga menyinggung terkait data prevalensi angka stunting, diketahui Provinsi Bengkulu masih terbilang tinggi, yakni 22,1%. Menurut Fatoni, sesuai dengan arahan Mendagri, kondisi tersebut perlu diatasi dengan langkah-langkah yang optimal dengan melibatkan peran berbagai pihak. “Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Gerakan Nasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) betul-betul perlu dilibatkan," katanya.
Selain aspek-aspek tersebut, Fatoni menekankan pemda agar memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Upaya ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni pemda harus membentuk tim P3DN, menyusun e-catalog local content.
Termasuk mengalokasikan 40% pengadaan barang jasa untuk produk dalam negeri dan menggerakkan sektor Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Selain itu pengembangan sektor pertanian pariwisata harus jadi program unggulan pemda di samping UMKM," tambah Fatoni.
Dalam Musrenbang tersebut, Fatoni juga meminta pemda untuk mengoptimalkan sejumlah layanan pemerintahan berbasis elektronik. Secara khusus, pemda didorong agar mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta sejumlah layanan digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Untuk mendukung keberhasilan terhadap digitalisasi pemerintahan dimaksud, peran bapak/ibu di pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilannya. Oleh karena itu, diharapkan kita semua dapat mengoptimalkan sistem yang telah menjadi kebijakan di tingkat pusat untuk dapat digunakan di daerah,” pungkas Fatoni.
Adapun, Musrenbang tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Bengkulu, Bupati/Wali Kota se-wilayah Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, dan perwakilan instansi vertikal, serta pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
Selain aspek-aspek tersebut, Fatoni menekankan pemda agar memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Upaya ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni pemda harus membentuk tim P3DN, menyusun e-catalog local content.
Termasuk mengalokasikan 40% pengadaan barang jasa untuk produk dalam negeri dan menggerakkan sektor Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Selain itu pengembangan sektor pertanian pariwisata harus jadi program unggulan pemda di samping UMKM," tambah Fatoni.
Dalam Musrenbang tersebut, Fatoni juga meminta pemda untuk mengoptimalkan sejumlah layanan pemerintahan berbasis elektronik. Secara khusus, pemda didorong agar mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta sejumlah layanan digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Untuk mendukung keberhasilan terhadap digitalisasi pemerintahan dimaksud, peran bapak/ibu di pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilannya. Oleh karena itu, diharapkan kita semua dapat mengoptimalkan sistem yang telah menjadi kebijakan di tingkat pusat untuk dapat digunakan di daerah,” pungkas Fatoni.
Adapun, Musrenbang tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Bengkulu, Bupati/Wali Kota se-wilayah Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, dan perwakilan instansi vertikal, serta pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
(cip)
Lihat Juga :
