Kemendagri Dorong Pemprov Bengkulu Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal
loading...
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni meminta Pemprov Bengkulu melakukan optimalisasi realisasi SPM. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Agus Fatoni meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan optimalisasi realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Berdasarkan data aplikasi laporan penyelenggaraan SPM Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kemendagri per-28 Maret 2022, realisasi penyelenggaraan SPM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan mencapai rata-rata 15,93% dengan total pagu yang dialokasikan yakni Rp 2,43 triliun.
Hal itu dikatakan Fatoni saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) 2022 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Bengkulu secara virtual pada Rabu, 30 Maret 2022.
“Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan penyelenggaraan SPM dan mendorong bagi kabupaten/kota untuk secara aktif melakukan pelaporan melalui aplikasi yang telah disiapkan, yang nantinya data dan informasi tersebut akan menjadi data dasar bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan SPM bagi pemerintah daerah,” terangnya, Jumat (1/4/2022).
Fatoni juga mengingatkan, terkait dengan SPM, pemda perlu serius dalam mengoptimalkan arah penyelenggaraan penerapan SPM. Hal itu utamanya dalam melaksanakan 4 tahapan penerapan, melakukan penghitungan capaian SPM 100%, pembuatan regulasi penetapan tim penerapan SPM, dan gambaran indikator kinerja dari jenis dan mutu layanan SPM.
Fatoni menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan hak untuk diterima masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan 2021, semua indikator makro di Provinsi Bengkulu telah menunjukkan capaian yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan.
“Tingkat kemiskinan ekstrem masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional. Sehingga ke depan perlu disiapkan strategi efektif untuk meningkatkan capaian indikator-indikator tersebut di Provinsi Bengkulu,” ujar Fatoni.
Dari segi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ungkap Fatoni, selama dua tahun terakhir, yakni 2020 sampai 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan. Realitas tersebut diyakini perlu disikapi dengan penyusunan strategi yang efektif, agar torehan PAD dapat meningkat. Dengan demikian, Provinsi Bengku dapat mencapai kemandirian fiskal.
Berdasarkan data aplikasi laporan penyelenggaraan SPM Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kemendagri per-28 Maret 2022, realisasi penyelenggaraan SPM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan mencapai rata-rata 15,93% dengan total pagu yang dialokasikan yakni Rp 2,43 triliun.
Hal itu dikatakan Fatoni saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) 2022 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Bengkulu secara virtual pada Rabu, 30 Maret 2022.
“Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan penyelenggaraan SPM dan mendorong bagi kabupaten/kota untuk secara aktif melakukan pelaporan melalui aplikasi yang telah disiapkan, yang nantinya data dan informasi tersebut akan menjadi data dasar bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan SPM bagi pemerintah daerah,” terangnya, Jumat (1/4/2022).
Fatoni juga mengingatkan, terkait dengan SPM, pemda perlu serius dalam mengoptimalkan arah penyelenggaraan penerapan SPM. Hal itu utamanya dalam melaksanakan 4 tahapan penerapan, melakukan penghitungan capaian SPM 100%, pembuatan regulasi penetapan tim penerapan SPM, dan gambaran indikator kinerja dari jenis dan mutu layanan SPM.
Fatoni menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan hak untuk diterima masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan 2021, semua indikator makro di Provinsi Bengkulu telah menunjukkan capaian yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan.
“Tingkat kemiskinan ekstrem masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional. Sehingga ke depan perlu disiapkan strategi efektif untuk meningkatkan capaian indikator-indikator tersebut di Provinsi Bengkulu,” ujar Fatoni.
Dari segi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ungkap Fatoni, selama dua tahun terakhir, yakni 2020 sampai 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan. Realitas tersebut diyakini perlu disikapi dengan penyusunan strategi yang efektif, agar torehan PAD dapat meningkat. Dengan demikian, Provinsi Bengku dapat mencapai kemandirian fiskal.
Explore More