KPK Kantongi Banyak Laporan Dugaan Korupsi Proyek Strategis di Daerah
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan, dalam upaya pencegahan korupsi, Direktorat Monitoring KPK juga telah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. KPK bersyukur mayoritas kajian itu dijalankan oleh pemerintah.
"Selama ini, 98 persen hasil kajian dan rekomendasi KPK dilaksanakan pemerintah pusat dengan baik. Hal ini demi mencegah terjadinya korupsi," terang Nawawi.
Kajian itu, sambung Nawawi, di antaranya terkait program PEN. Dalam kajian tersebut, KPK menemukan adanya ketidakjelasan prioritas. Di mana, Pemda tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman.
"Kedua, belum ada pengaturan terhadap pemanfaatan Sisa Hasil Tender (SHT) sehingga dimungkinkan pemanfaatan SHT diluar peruntukkan dalam dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman. Ketiga, lemahnya pengawasan. Inspektorat lemah dalam memitigasi risiko korupsi," imbuhnya.
"Selama ini, 98 persen hasil kajian dan rekomendasi KPK dilaksanakan pemerintah pusat dengan baik. Hal ini demi mencegah terjadinya korupsi," terang Nawawi.
Kajian itu, sambung Nawawi, di antaranya terkait program PEN. Dalam kajian tersebut, KPK menemukan adanya ketidakjelasan prioritas. Di mana, Pemda tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman.
"Kedua, belum ada pengaturan terhadap pemanfaatan Sisa Hasil Tender (SHT) sehingga dimungkinkan pemanfaatan SHT diluar peruntukkan dalam dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman. Ketiga, lemahnya pengawasan. Inspektorat lemah dalam memitigasi risiko korupsi," imbuhnya.
(kri)
Explore More