Pertanyakan Legalitas Sipol di Pemilu 2024, Bawaslu Bakal Gugat PKPU Jika Bermasalah
Senin, 21 Maret 2022 - 22:04 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Heroik! 69 Pasukan Khusus TNI AU Gugur Ditembak dalam Misi Pengibaran Bendera Merah Putih
Padahal, peniadaan hak politik itu telah diatur dalam pasal 8 di UUD 1945 yang mana harus melalui Undang-Undang atau melalui putusan pengadilan. "Nah inilah yang akan terulang kembali sepertinya," ujarnya.
Soal pelaksanaan pengawasan atas tahapan pendaftaran parpol ini, Bagja menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu periode mendatang. Namun, Bagja meyakini pendapat yang sama pasti akan dilakukan oleh para anggota Bawaslu yang baru.
Sebagai anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, Bagja menyebut akan menentukan langkah hukum jika PKPU nantinya masih ditemukan masalah. Sebab, hal ini juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Penggunaan pasal 78 di UU Pemilu, jika bawaslu menemukan PKPU kemudian bermasalah, maka akan judicial review," tuturnya.
Padahal, peniadaan hak politik itu telah diatur dalam pasal 8 di UUD 1945 yang mana harus melalui Undang-Undang atau melalui putusan pengadilan. "Nah inilah yang akan terulang kembali sepertinya," ujarnya.
Soal pelaksanaan pengawasan atas tahapan pendaftaran parpol ini, Bagja menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu periode mendatang. Namun, Bagja meyakini pendapat yang sama pasti akan dilakukan oleh para anggota Bawaslu yang baru.
Sebagai anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, Bagja menyebut akan menentukan langkah hukum jika PKPU nantinya masih ditemukan masalah. Sebab, hal ini juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Penggunaan pasal 78 di UU Pemilu, jika bawaslu menemukan PKPU kemudian bermasalah, maka akan judicial review," tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
