Menanti Jaminan Keamanan di Papua
Jum'at, 11 Maret 2022 - 17:09 WIB
loading...
Kelompok Kriminal Bersenjeta (KKB) di Papua masih sangat berbahaya, terbukti dengan banyaknya kasus penyerangan kepada masyarakat sipil yang berakibat jatuhnya banyak korban jiwa. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A
A
A
SAMPAI kapan gejolak di Papua bisa berakhir? Pertanyaan demikian sudah pasti tersimpan di benak masyarakat luas yang prihatin melihat korban terus berjatuhan. Bahkan, belakangan intensitasnya menunjukkan peningkatan dengan korban yang lebih banyak.
Salah satu insinden yang paling mengusik perasaan adalah meninggalnya delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Kago, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3). Mereka mengalami nasib nahas saat membangun tower Base Tranceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Sebelumnya, tiga personel TNI gugur saat melakukan patroli di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis (27/1).
Fakta-fakta memprihatinkan tersebut mengindikasikan bahwa KKB bukan hanya masih eksis, tapi juga memiliki kemampuan yang bisa mengacaukan keamanan di Papua. Selain itu, mereka bukan hanya mengincar prajurit TNI, tapi juga kian meningkatkan intensitas ancaman terhadap masyarakat sipil. KKB tidak peduli siapa yang menjadi target, kecuali hanya menciptakan kekacauan dan mencari perhatian.
Di sisi lain, realitas masih bertaringnya kekuatan KKB menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas berbagai bentuk operasi keamanan maupun pendekatan kesejahteraan di Papua? Sebaliknya, apakah pendekatan baru yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dinilai lebih soft bisa menggaransi terwujudnya keamanan di Papua?
Tak dapat dimungkiri, langkah yang dilakukan pemerintah, TNI dan Polri selama ini telah mempersempit ruang gerak KKB dan memperlemah kekuatan mereka. Seperti diungkapkan Kogabwilhan III, kondisi tersebut bisa dilihat dari wilayah operasi KKB yang terpusat di gunung-gunung. Dalam operasinya, mereka juga diidentifikasi bergerak dalam kekuatan kecil antara 5-7 orang. Begitupun bekal senjata yang dibawa, sangat terbatas.
Walaupun demikian, bukan berarti KKB sudah lemah dan tidak berdaya. Banyaknya korban keganasan mereka menjadi bukti bahwa sekecil apapun kekuatan mereka saat ini masih perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks keamanan, perhatian semestinya diberikan dengan meningkatkan intensitas operasi hingga kekuatan KKB benar-benar pada titik kelumpuhan dan tidak lagi bisa melakukan gangguan signifikan.
Tapi ternyata, Jenderal TNI Andika Perkasa memilih pendekatan berbeda. Begitu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI (17/11), dia menegaskan akan memberlakukan Papua tak ubahnya wilayah lain di NKRI. Dengan demikian, status gelar Satgas yang ada di Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain. Dia sangat optimistis langkah baru ini bisa berhasil mewujudkan keamanan di wilayah Papua.
Salah satu insinden yang paling mengusik perasaan adalah meninggalnya delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Kago, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3). Mereka mengalami nasib nahas saat membangun tower Base Tranceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Sebelumnya, tiga personel TNI gugur saat melakukan patroli di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis (27/1).
Fakta-fakta memprihatinkan tersebut mengindikasikan bahwa KKB bukan hanya masih eksis, tapi juga memiliki kemampuan yang bisa mengacaukan keamanan di Papua. Selain itu, mereka bukan hanya mengincar prajurit TNI, tapi juga kian meningkatkan intensitas ancaman terhadap masyarakat sipil. KKB tidak peduli siapa yang menjadi target, kecuali hanya menciptakan kekacauan dan mencari perhatian.
Di sisi lain, realitas masih bertaringnya kekuatan KKB menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas berbagai bentuk operasi keamanan maupun pendekatan kesejahteraan di Papua? Sebaliknya, apakah pendekatan baru yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dinilai lebih soft bisa menggaransi terwujudnya keamanan di Papua?
Tak dapat dimungkiri, langkah yang dilakukan pemerintah, TNI dan Polri selama ini telah mempersempit ruang gerak KKB dan memperlemah kekuatan mereka. Seperti diungkapkan Kogabwilhan III, kondisi tersebut bisa dilihat dari wilayah operasi KKB yang terpusat di gunung-gunung. Dalam operasinya, mereka juga diidentifikasi bergerak dalam kekuatan kecil antara 5-7 orang. Begitupun bekal senjata yang dibawa, sangat terbatas.
Walaupun demikian, bukan berarti KKB sudah lemah dan tidak berdaya. Banyaknya korban keganasan mereka menjadi bukti bahwa sekecil apapun kekuatan mereka saat ini masih perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks keamanan, perhatian semestinya diberikan dengan meningkatkan intensitas operasi hingga kekuatan KKB benar-benar pada titik kelumpuhan dan tidak lagi bisa melakukan gangguan signifikan.
Tapi ternyata, Jenderal TNI Andika Perkasa memilih pendekatan berbeda. Begitu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI (17/11), dia menegaskan akan memberlakukan Papua tak ubahnya wilayah lain di NKRI. Dengan demikian, status gelar Satgas yang ada di Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain. Dia sangat optimistis langkah baru ini bisa berhasil mewujudkan keamanan di wilayah Papua.
Lihat Juga :
