Pengamat Militer: Indonesia Harusnya Abstain Soal Resolusi PBB Terkait Rusia-Ukraina

JAKARTA - Pemerintah Indonesia semestinya terus mengedepankan politik bebas aktif terkait dengan konflik Rusia versus Ukraina. Sehingga, Indonesia semestinya memilih abstain ketimbang bersuara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukraina.

Hal ini disampaikan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam Gelora Talk yang bertajuk "Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?" yang digelar pada Rabu, 9 Maret 2022.

Menurutnya, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.

Baca juga: Menlu Rusia dan Ukraina Baru Saja Tiba di Turki Jelang Perundingan

"Sebab, di mata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja," kata Connie dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/3/2022).

Connie menilai, berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan 'gila'. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.

Baca juga: Perang Rusia Vs Ukraina, Indonesia Harus Siapkan Skenario Atasi Dampak Ekonomi

"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia-Rusia, bagaimana kepentingannya," tukasnya.

Connie menilai jika Indonesia sejauh ini hanya belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, sehingga tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," ujarnya.

Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, kata Connie, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.

"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi," tegasnya.



Mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini. Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.

"Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah," kata Rizal di kesempatan sama.

Namun demikian, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar.

"Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi, dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi," tandas peniliti CSIS ini.