Ancaman Pandemi, Tirani, dan Oknum Demokrasi 'Negara -62'
Rabu, 09 Maret 2022 - 15:25 WIB
loading...
A
A
A
Kemunculan mendadak segelintir oknum demokrasi yang mungkin lagi enak-enaknya tanggung berkuasa dan jika berhenti di Oktober 2024, maka tidak cukup waktu bagi mereka untuk menambah tebal cuan-nya karena wabah korona. Sebenarnya kasihan. Mereka mungkin tidak berniat menjadi oknum demokrasi, tetapi diam-diam terkena “kejadian ikutan pasca imunisasi” atau KIPI langka untuk mencegah pandemi tirani yang tidak ada di Negara +62, yaitu penyakit tuli. Tuli nurani. Kasihan betul Presiden Rakyat, pemimpin yang dielu-elukan lahir dari amanah penderitaan rakyat, keluar dari rahim demokrasi sejati tiba-tiba disorong segelintir oknum demokrasi untuk coba-coba berubah wajah menjadi tirani. Mungkin sudah saatnya Presiden Rakyat mengganti muka-muka mereka meski dengan topeng sementara, asal sanggup menjaga integritas negara.
Kabar burung lain juga melanda agak memekakkan telinga, para oknum demokrasi tengah memfitnah sang Presiden Rakyat itu sendiri yang secara tidak sengaja menciptakan oknum demokrasi lainnya untuk menggelindingkan wacana sesat penundaan Pemilu 2024. Mencolak-colek orang-orang tertentu untuk memancing di sini-sana. Bahasa kerennya, testing the water. Siapa tahu para pendukung Presiden Rakyat yang katanya sangat militan itu bisa setuju. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, karena Sang Presiden Rakyat pernah mengatakan, wacana ini seperti menampar dirinya. Atau, oknum demokrasi sedang cari muka padahal Sang Presiden Rakyat sudah punya muka. Mungkinkah Sang Presiden Rakyat sekarang lagi ingin berganti muka? Sepertinya sangat tidak mungkin.
Presiden Rakyat jelas tengah diperalat oleh segelintir oknum demokrasi itu. Penundaan, perpanjangan, penambahan periode kekuasaan atau apapun namanya, jelas ingin memunculkan pemerintahan tiran Negara -62. Pandemi di sana bukannya dijadikan pelajaran untuk menghargai penderitaan rakyat, malah memperlonggar opresi terhadap aspirasi. Segelintir oknum demokrasi itu berharap kalau peraturan dikeluarkan berdasarkan persepsi manunggal birokrasi dan kuasa para pemimpinnya, naskah akademik diotak-atik agar independensi keilmuan bisa diaduk-aduk demi mendapat pembenaran kepentingan para oknum demokrasi. Para Oknum demokrasi menginginkan kalau konsultasi publik hanya seremoni penggugur kewajiban semata, yang mengambil keputusan hanya di lingkaran mereka sendiri. Rakyat wajib ikut saja, persis sistem monarki.
Oknum demokrasi inginnya undang-undang itu sengaja dibuat compang-camping prosedur, atau demokrasi disesakjejalkan formalitas atas nama wibawa negara. Mereka ingin birokrat dan pejabat apalagi wakil rakyat perlahan membangun monarki, seolah tidak ada kepentingan lain selain kepentingannya sendiri. Oknum demokrasi ingin pula nilai baik dan benar dimonopoli oleh kecongkakan atribusi pangkat dan jabatan. Oknum demokrasi sangat senang jika banyak pejabat tinggi Negara-62 yang congkak, merasa sudah cukup pengalaman dan bijak untuk memberikan yang terbaik di hadapan presidennya, padahal mungkin banyak pejabat yang tidak ingin bersikap demikian.
Manunggalnya kekuasaan dan kecongkakan akhirnya bisa berujung pada otak-atik konstitusi secara serampangan. Rakyat dianggap permisif, akan asal ikut saja. Sang Presiden Rakyat akan dianggap manut atas ulik aksara demi bertambahnya kuasa para pencari muka. Tidak! Sang Presiden Rakyat tidak akan duduk bertambah-tambah masa demi kepentingan para oknum demokrasi itu! Presiden Rakyat tidak takut kalau hasil karyanya tidak dapat dilanjutkan. Rakyat justru akan marah jika kerja keras Sang Presiden Rakyat dicemooh, dirusak, apalagi dibatalkan.
Para oknum demokrasi sedemikan menghina suara rakyat di atas kertas pemilu. Dana pemilu dianggap sangat mahal sehingga harus ditunda, padahal banyak oknum demokrasi sendiri lahir dari biaya yang memang tidak murah demi tegaknya demokrasi di Negara -62 dan ruang mereka yang bergengsi. Money politics dianggap berlebihan padahal mereka juga yang menyuburkan praktik perilaku koruptif dalam pemilu. Kini, para oknum itu sudah beratribut, lalu malah menyalahkan dampak dari keadaan yang mereka bangun sendiri.
Sedemikan goyahkah fundamental ekonomi di Negara -62, sehingga pandemi telah membangkrutkan anggaran pemerintah yang para oknum demokrasi itu bahas sendiri? Selemah itukah rakyat menghadapi pandemi? Tidak! Memang banyak yang putus kerja, banyak yang merugi karena korona, tapi rakyat tidak sepapa dan semerana yang mereka kira. Rakyat Negara -62 adalah masyarakat yang resilience, tangguh! Tidak seperti oknum demokrasi yang cengeng karena takut menghadapi suara rakyatnya sendiri.
Kabar burung lain juga melanda agak memekakkan telinga, para oknum demokrasi tengah memfitnah sang Presiden Rakyat itu sendiri yang secara tidak sengaja menciptakan oknum demokrasi lainnya untuk menggelindingkan wacana sesat penundaan Pemilu 2024. Mencolak-colek orang-orang tertentu untuk memancing di sini-sana. Bahasa kerennya, testing the water. Siapa tahu para pendukung Presiden Rakyat yang katanya sangat militan itu bisa setuju. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, karena Sang Presiden Rakyat pernah mengatakan, wacana ini seperti menampar dirinya. Atau, oknum demokrasi sedang cari muka padahal Sang Presiden Rakyat sudah punya muka. Mungkinkah Sang Presiden Rakyat sekarang lagi ingin berganti muka? Sepertinya sangat tidak mungkin.
Presiden Rakyat jelas tengah diperalat oleh segelintir oknum demokrasi itu. Penundaan, perpanjangan, penambahan periode kekuasaan atau apapun namanya, jelas ingin memunculkan pemerintahan tiran Negara -62. Pandemi di sana bukannya dijadikan pelajaran untuk menghargai penderitaan rakyat, malah memperlonggar opresi terhadap aspirasi. Segelintir oknum demokrasi itu berharap kalau peraturan dikeluarkan berdasarkan persepsi manunggal birokrasi dan kuasa para pemimpinnya, naskah akademik diotak-atik agar independensi keilmuan bisa diaduk-aduk demi mendapat pembenaran kepentingan para oknum demokrasi. Para Oknum demokrasi menginginkan kalau konsultasi publik hanya seremoni penggugur kewajiban semata, yang mengambil keputusan hanya di lingkaran mereka sendiri. Rakyat wajib ikut saja, persis sistem monarki.
Oknum demokrasi inginnya undang-undang itu sengaja dibuat compang-camping prosedur, atau demokrasi disesakjejalkan formalitas atas nama wibawa negara. Mereka ingin birokrat dan pejabat apalagi wakil rakyat perlahan membangun monarki, seolah tidak ada kepentingan lain selain kepentingannya sendiri. Oknum demokrasi ingin pula nilai baik dan benar dimonopoli oleh kecongkakan atribusi pangkat dan jabatan. Oknum demokrasi sangat senang jika banyak pejabat tinggi Negara-62 yang congkak, merasa sudah cukup pengalaman dan bijak untuk memberikan yang terbaik di hadapan presidennya, padahal mungkin banyak pejabat yang tidak ingin bersikap demikian.
Manunggalnya kekuasaan dan kecongkakan akhirnya bisa berujung pada otak-atik konstitusi secara serampangan. Rakyat dianggap permisif, akan asal ikut saja. Sang Presiden Rakyat akan dianggap manut atas ulik aksara demi bertambahnya kuasa para pencari muka. Tidak! Sang Presiden Rakyat tidak akan duduk bertambah-tambah masa demi kepentingan para oknum demokrasi itu! Presiden Rakyat tidak takut kalau hasil karyanya tidak dapat dilanjutkan. Rakyat justru akan marah jika kerja keras Sang Presiden Rakyat dicemooh, dirusak, apalagi dibatalkan.
Para oknum demokrasi sedemikan menghina suara rakyat di atas kertas pemilu. Dana pemilu dianggap sangat mahal sehingga harus ditunda, padahal banyak oknum demokrasi sendiri lahir dari biaya yang memang tidak murah demi tegaknya demokrasi di Negara -62 dan ruang mereka yang bergengsi. Money politics dianggap berlebihan padahal mereka juga yang menyuburkan praktik perilaku koruptif dalam pemilu. Kini, para oknum itu sudah beratribut, lalu malah menyalahkan dampak dari keadaan yang mereka bangun sendiri.
Sedemikan goyahkah fundamental ekonomi di Negara -62, sehingga pandemi telah membangkrutkan anggaran pemerintah yang para oknum demokrasi itu bahas sendiri? Selemah itukah rakyat menghadapi pandemi? Tidak! Memang banyak yang putus kerja, banyak yang merugi karena korona, tapi rakyat tidak sepapa dan semerana yang mereka kira. Rakyat Negara -62 adalah masyarakat yang resilience, tangguh! Tidak seperti oknum demokrasi yang cengeng karena takut menghadapi suara rakyatnya sendiri.
Lihat Juga :
