Yasonna: Kemenkumham Harus Adaptif dengan Kemajuan Teknologi

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Kemenkumham, kata Yasonna, terus membangun budaya berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

“Kemenkumham harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Terus lakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” kata Yasonna saat menerima penghargaan sebagai pembina pelayanan publik predikat A atau pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Hotel InterContinental Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Lebih lanjut Yasonna mengungkapkan bahwa Kemenkumham selalu mengutamakan kepentingan publik dalam pelaksanaan pelayanannya. Terdapat enam aspek yang didorong untuk memberikan pelayanan prima, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.





“Kebijakan pelayanan di tengah pandemi, khususnya di berbagai bidang unit pelayanan publik terus kami perbarui. Pelayanan kepada WNI dan WNA dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien,” ujar Yasonna.

Adapun penghargaan diberikan atas keberhasilan Yasonna membina pelayanan publik yang berkualitas pada unit-unit pelayanan publik di jajaran Kemenkumham. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama 2021 telah melakukan evaluasi pada unit pelayanan publik terpilih dari 84 kementerian/lembaga dan 548 instansi pemerintah daerah. Kemenkumham merupakan satu dari 17 kementerian/lembaga yang mendapatkan predikat A atau pelayanan prima.

Pada momen tersebut, terdapat juga salah satu unit kerja yang mendapat penghargaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakarta Selatan. Kemenkumham sejak 2021 hingga 2022 ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, seperti di bidang kekayaan intelektual (KI), administrasi hukum umum (AHU), maupun pemasyarakatan.

“Kami telah mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan publik. Imigrasi punya M-Paspor. KI meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang pelayanannya hanya hitungan menit. Kemudian AHU memiliki layanan perseroan perorangan, hingga pemasyarakatan kami ganti kunjungan fisik dengan video call untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Yasonna.

Adapun penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang mewakili Menteri Yasonna. Pemberian penghargaan pelayanan publik ini merupakan inisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penghargaan itu bukan yang pertama diterima Yasonna di awal tahun ini. Sebelumnya, Yasonna telah menerima Kaanib ng Bayan Award dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Februari. Yasonna dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap komunitas warga Filipina di Indonesia melalui kebijakan keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.