Presiden Jokowi, Jaminan Surga, dan Pembatalan Pemilu 2024
Minggu, 06 Maret 2022 - 12:40 WIB
loading...
A
A
A
Nah, persoalannya bagaimana mengetahui mana yang urusan presiden dan mana yang bukan? Sebenarnya, salah satu ukurannya adalah jika masalah itu strategis dan menentukan arah kehidupan bangsa. Ketika KPK ingin dilumpuhkan bahkan dimatikan, dengan mempreteli kewenangan strategisnya melalui perubahan undang-undang, maka Presiden harus menjadikan itu sebagai urusannya. Presiden tidak bisa berlindung bahwa perubahan UU KPK adalah inisiatif DPR, dan bukan inisiatif pemerintah.
Pernyataan yang seolah benar itu sejatinya salah besar. Korupsi adalah akar banyak masalah di tanah air. Salah satu tugas Presiden adalah memberantas korupsi. Maka, ketika KPK akan dikerdilkan, bahkan dihilangkan melalui perubahan UU-nya, Presiden harus menjadikan itu urusannya, bahkan jika perlu mengambil inisiatif penyelamatan. Kalau soal pemberantasan korupsi bukan urusan Presiden, lalu tugasnya apa? Masak hanya ongkang-ongkang kaki makan gaji buta, tentu tidak!
Perubahan UU KPK adalah urusan Presiden. Kalaupun RUU-nya adalah inisiatif DPR, maka 100% Presiden berwenang untuk menolak pembunuhan KPK, karena UUD 1945 memberikan kekuatan "persetujuan bersama" oleh Presiden dan DPR dalam pembuatan suatu undang-undang. Syarat persetujuan presiden tersebut, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan hak veto Presiden dalam proses legislasi di Amerika Serikat. Membiarkan proses perubahan UU KPK terus bergulir dan mengalir, adalah bentuk lepas tangan Presiden yang menyebabkan KPK sekarang hidup enggan mati tak mau.
Demikian pula halnya dengan soal pembatalan Pemilu 2024. Tadi malam (28/01) dalam dialog di salah satu TV berita nasional, Sigit Pamungkas (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) menyatakan soal penundaan Pemilu 2024 adalah agenda yang diusulkan partai politik, dan kalaupun bergulir menjadi isu amandemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR, sedangkan presisden lebih fokus melaksanakan konstitusi, dan persiapan pemilu.
Pernyataan demikian amat jauh dari memadai. Penundaan, yang sejatinya adalah pembatalan pemilu 2024, nyata-nyata urusan Presiden Jokowi. Satu, sumpah jabatan presiden jelas-jelas melafazkan memegang teguh dan melaksanakan UUD dengan selurus-lurusnya. Maka, pembatalan Pemilu 2024, apalagi perpanjangan otomatis masa jabatan Presiden, Parlemen dan Kepala Daerah, adalah bentuk telanjang pelanggaran konstitusi, yang harus Presiden hentikan.
Dua, presiden sejatinya adalah pimpinan parpol koalisi pemerintahan. Apakah dalam sistem presidensial ada koalisi dan oposisi, adalah perdebatan usang. Faktanya, di Indonesia ada partai koalisi pendukung pemerintah, dan ada partai yang berada di luar pemerintah alias oposisi. Jika dalam pemerintahan parlementer, pimpinan koalisi adalah Perdana Menteri, maka dalam sistem presidensial, sang presiden adalah chief of executive, chief of state, dan karenanya adalah chief of coalition.
Pernyataan yang seolah benar itu sejatinya salah besar. Korupsi adalah akar banyak masalah di tanah air. Salah satu tugas Presiden adalah memberantas korupsi. Maka, ketika KPK akan dikerdilkan, bahkan dihilangkan melalui perubahan UU-nya, Presiden harus menjadikan itu urusannya, bahkan jika perlu mengambil inisiatif penyelamatan. Kalau soal pemberantasan korupsi bukan urusan Presiden, lalu tugasnya apa? Masak hanya ongkang-ongkang kaki makan gaji buta, tentu tidak!
Perubahan UU KPK adalah urusan Presiden. Kalaupun RUU-nya adalah inisiatif DPR, maka 100% Presiden berwenang untuk menolak pembunuhan KPK, karena UUD 1945 memberikan kekuatan "persetujuan bersama" oleh Presiden dan DPR dalam pembuatan suatu undang-undang. Syarat persetujuan presiden tersebut, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan hak veto Presiden dalam proses legislasi di Amerika Serikat. Membiarkan proses perubahan UU KPK terus bergulir dan mengalir, adalah bentuk lepas tangan Presiden yang menyebabkan KPK sekarang hidup enggan mati tak mau.
Demikian pula halnya dengan soal pembatalan Pemilu 2024. Tadi malam (28/01) dalam dialog di salah satu TV berita nasional, Sigit Pamungkas (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) menyatakan soal penundaan Pemilu 2024 adalah agenda yang diusulkan partai politik, dan kalaupun bergulir menjadi isu amandemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR, sedangkan presisden lebih fokus melaksanakan konstitusi, dan persiapan pemilu.
Pernyataan demikian amat jauh dari memadai. Penundaan, yang sejatinya adalah pembatalan pemilu 2024, nyata-nyata urusan Presiden Jokowi. Satu, sumpah jabatan presiden jelas-jelas melafazkan memegang teguh dan melaksanakan UUD dengan selurus-lurusnya. Maka, pembatalan Pemilu 2024, apalagi perpanjangan otomatis masa jabatan Presiden, Parlemen dan Kepala Daerah, adalah bentuk telanjang pelanggaran konstitusi, yang harus Presiden hentikan.
Dua, presiden sejatinya adalah pimpinan parpol koalisi pemerintahan. Apakah dalam sistem presidensial ada koalisi dan oposisi, adalah perdebatan usang. Faktanya, di Indonesia ada partai koalisi pendukung pemerintah, dan ada partai yang berada di luar pemerintah alias oposisi. Jika dalam pemerintahan parlementer, pimpinan koalisi adalah Perdana Menteri, maka dalam sistem presidensial, sang presiden adalah chief of executive, chief of state, dan karenanya adalah chief of coalition.
