Sosialisasi RAN PASTI, BKKBN Minta Jateng Tak Ada Zona Merah Stunting di 2024
Selasa, 01 Maret 2022 - 19:33 WIB
loading...
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menghadiri sosialisasi RAN PASTI di Semarang, Jawa Tengah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang. Kegiatan tersebut untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting di Jawa Tengah.
“Sosialisasi ini penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Selasa (1/3/2022).
Menurut Hasto, Jawa Tengah akan menjadi kawasan penentu dan berkontribusi besar di 2024 jika angka stunting bisa mengalami penurunan. Jika di 2022 ini, Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.
Baca juga: Wapres: Peran BKKBN Harus Kembali Digemakan
Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14% di 2024, bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.
“Sosialisasi ini penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Selasa (1/3/2022).
Menurut Hasto, Jawa Tengah akan menjadi kawasan penentu dan berkontribusi besar di 2024 jika angka stunting bisa mengalami penurunan. Jika di 2022 ini, Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.
Baca juga: Wapres: Peran BKKBN Harus Kembali Digemakan
Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14% di 2024, bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.
Lihat Juga :
