Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
LGP Nilai Wacana Pemilu 2024 Ditunda Bisa Turunkan Wibawa Negara
loading...
Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LG) meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan. Apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi sudah sangat bagus. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LG) meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan. Apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus.
Ketua Dewan Pembina LGP, Mochtar Mohamad mengatakan Presiden, MPR, DPR , DPD, DPRD, dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dia menilai wacana penundaan Pemilu sama saja mengkhianati konstitusi UUD 1945.
"Jangan karena motif politik ketum partai-partai terancam di parliament threshold punya ide penundaan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar konstitusi yang berakibat fatal,” ujar Mochtar kepada wartawan melalui keterangan, Senin (28/2/2022).
Menurut dia, negara hari ini tidak memiliki status darurat yang menjadi dasar untuk berpikir di luar norma konstitusi. “Dan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur penundaan Pemilu,” ucapnya.
Mochtar meminta agar stop wacana penundaan Pemilu karena saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi mencapai 71% berdasarkan survei SMRC Desember 2021.
Dia menuturkan, rakyat sudah memberi mandat lewat Pemilu baik untuk eksekutif maupun legislatif sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 serta UU pelaksanaannya. Apabila kewenangan itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat.
"Ini bukan hanya menurunkan kredibilitas pemerintah, akan tetapi kedaulatan politik negara terancam dan supremasi hukum terdegradasi dan berdampak kepada kepercayaan investasi menurun, konstruksi ekonomi runtuh. Juga memberi ruang kepada separatis menyerang pemerintah, bahkan yang lebih bahaya membuka ruang agresi asing. Karena pemerintah dianggap gagal melaksanakan Pemilu," jelasnya.
"Tata kelola Pemerintahan Jokowi sudah bagus, para menteri kabinet jangan membuat turbelensi politik sehingga menurunkan tingkat kepuasan publik dan bisa jadi Pak Jokowi tidak mulus sampai 2024. Ingat Soeharto runtuh gara-gara Pemilu 1997, karena PDI Pro Mega tidak ikut Pemilu," pungkas.
Ketua Dewan Pembina LGP, Mochtar Mohamad mengatakan Presiden, MPR, DPR , DPD, DPRD, dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dia menilai wacana penundaan Pemilu sama saja mengkhianati konstitusi UUD 1945.
"Jangan karena motif politik ketum partai-partai terancam di parliament threshold punya ide penundaan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar konstitusi yang berakibat fatal,” ujar Mochtar kepada wartawan melalui keterangan, Senin (28/2/2022).
Menurut dia, negara hari ini tidak memiliki status darurat yang menjadi dasar untuk berpikir di luar norma konstitusi. “Dan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur penundaan Pemilu,” ucapnya.
Mochtar meminta agar stop wacana penundaan Pemilu karena saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi mencapai 71% berdasarkan survei SMRC Desember 2021.
Dia menuturkan, rakyat sudah memberi mandat lewat Pemilu baik untuk eksekutif maupun legislatif sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 serta UU pelaksanaannya. Apabila kewenangan itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat.
"Ini bukan hanya menurunkan kredibilitas pemerintah, akan tetapi kedaulatan politik negara terancam dan supremasi hukum terdegradasi dan berdampak kepada kepercayaan investasi menurun, konstruksi ekonomi runtuh. Juga memberi ruang kepada separatis menyerang pemerintah, bahkan yang lebih bahaya membuka ruang agresi asing. Karena pemerintah dianggap gagal melaksanakan Pemilu," jelasnya.
"Tata kelola Pemerintahan Jokowi sudah bagus, para menteri kabinet jangan membuat turbelensi politik sehingga menurunkan tingkat kepuasan publik dan bisa jadi Pak Jokowi tidak mulus sampai 2024. Ingat Soeharto runtuh gara-gara Pemilu 1997, karena PDI Pro Mega tidak ikut Pemilu," pungkas.
(kri)
Explore More