Antisipasi Meluasnya Instabilitas Global

Ahmad Khoirul Umam
Dosen Ilmu Politik & Internatonal Studies, Universitas Paramadina
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta

Tekan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir ini ternyata tidak menyurutkan tensi hubungan antar-kekuatan besar di dunia internasional. Setelah berminggu-minggu ketegangan relasi konfliktual antara Rusia dan Ukraina mampu ditahan, pada Kamis (24/02/) perang akhirnya pecah dan tersulut juga.

Anatomi konflik Rusia dan Ukraina ini tidak lepas dari “ego kekuasaan” dari masing-masing negara, yang tidak ingin dipandang sebelah mata dan diremehkan. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina tak lepas dari sejarah panjang luka hubungan masa lalu, yang semula merupakan wilayah kesatuan teritorial yang tunggal lalu berujung pada pemisahan negara pasca-hancurnya Uni Soviet di akhir masa Perang Dingin tahun 1990-an.

Perbedaan “ide” dan “identitas nasionalisme” itu kemudian terus berkembang, hingga memunculkan sejumlah percikan api besar konflik lanjutan, yang ditandai oleh aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014 lalu.

Pasca aneksasi Krimea, pertahanan keamanan Ukraina juga terus diuji oleh instabilitas yang diciptakan oleh gerakan separatisme wilayah Timur, utamanya yang terus bergejolak di titik kota Donetsk dan Luhanks.

Kedua kota di wilayah Donbask inilah yang kemudian memicu “adu mulut” dan sikap saling tuding selanjutnya, yang tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina, namun juga melibatkan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, Barat dan Ukraina melancarkan tudingan bahwa Rusia adalah pihak yang mempersenjatai dan bertanggung jawab di balik gerakan separatisme tersebut. Merespons kondisi itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus melakukan lobi-lobi internasional dengan back up Amerika Serikat, agar menjadi bagian North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Rencana keanggotaan Ukraina dalam organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara inilah yang diharapkan bisa menghadirkan perlindungan pertahanan dan stabilitas keamanan yang memadai untuk menghadapi kekuatan dan kedigdayaan Rusia (balance of power). Bahkan, proposal keanggotaan itu juga sedianya ditindaklanjuti oleh rencana pendirian pangkalan militer NATO di perbatasan kedua negara.

Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan besar Presiden Rusia Vladimir Putin hingga mendeklarasikan operasi militer yang berujung pada pecahnya perang besar di awal 2022 ini. Bahkan, besarnya kemarahan Rusia itu bisa dilihat dari target serangan yang langsung tidak hanya menjangkau wilayah peripheral, tetapi juga menyasar Kiev, ibu kota Ukraina, yang notabene merupakan Centre of Gravity (COG) dari kekuatan fundamental Ukraina di bidang politik, ekonomi dan juga pertahanan-keamanan negaranya.

Akar Konfliktual
Berlajar dari anatomi konflik Rusia-Ukraina, kita bisa memahami bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang patut diantisipasi bersama, agar setiap akar konflik-konflik di berbagai kawasan dapat senantiasa terkelola dan tidak berujung pada benturan antar kekuatan yang menciptakan instabilitas keamanan global.

Pertama, pentingnya mengelola fungsi diplomasi dan komunikasi politik, dalam konteks bilateral maupun multilateral antar-negara, utamanya dalam konteks relasi yang telah memiliki akar sejarah konflik masa lalu yang panjang.

Dalam perspektif paradigma konstruktivisme dalam studi hubungan internasional, konflik dan perang tidak jarang yang dipicu oleh akar komunikasi yang tidak selesai, sehingga mengokohkan ide, persepsi, hingga stereotype atas “identitas” kepentingan sosial, ekonomi dan politik masa lalu, yang akhirnya bisa menyulut konflik dan perang dalam skala besar.

Artinya, ketika fungsi diplomasi dan komunikasi politik publik tidak tergarap secara optimal, maka garis konflik masa lalu antara Rusia dan Ukraina akan jauh lebih mudah tersulut oleh percikan kalkulasi kepentingan nasional masing-masing negara, yang barangkali sudah tidak lagi rasional.

Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari jalan perang dianggap lebih besar daripada harga yang harus dikeluarkan, terlepas pihak mana yang nanti menjadi pemenangnya. Dalam ruang konfliktual, manusia dan negara tidak lagi menjadi aktor yang rasional.

Kedua, lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam bias kalkulasi kepentingan strategis. Dalam konteks ini, kejernihan menimbang dan mengkalkulasikan strategi pencapaian kepentingan nasional, sangat ditentukan oleh kompleksitas aktor yang terlibat. Artinya, tingginya kepercayaan diri Ukraina dalam menghadapi Rusia tentu tidak lepas dari ekosistem kekuatan yang mengelilinginya, khususnya keterlibatan NATO dan juga Amerika Serikat sendiri yang menjanjikan aliansi dukungan pertahanan yang kuat sebagai back up kekuatan.

Akibat kompleksitas aktor, sikap saling tuding terkait “siapa yang memulai”, “benarkah penarikan pasukan telah dilakukan”, “siapakah yang bisa dipercaya”, terus membayangi komunikasi hingga menghasilkan political distrust. Akibatnya, langkah-langkah mitigasi dalam upaya menghadirkan resolusi konflik dan manajemen perdamaian kawasan menjadi gagal.

Ketiga, pentingnya mengelola “ego kekuasaan” yang dimainkan oleh elit politik, pemerintahan, atau negara. Dalam konteks ini, konflik yang selanjutnya tersulut menjadi perang terbuka seringkali tidak lepas dari hadirnya sosok pemimpin yang meledak-ledak, tidak mudah diterka (erratic leader), memiliki ego yang tinggi, serta kadang menikmati hadirnya atmosfer ketegangan hingga perang (warlike leader).

Untuk mengendalilkan jenis kepemimpinan seperti ini, maka hadirnya sistem checking and balancing dalam ruang demokrasi yang sehat, sangatlah dibutuhkan. Jika koreksi dan pengawasan kepada setiap langkah strategis pemimpin bisa dilakukan, maka upaya penciptaan perdamaian akan semakin feasible untuk diwujudkan.

Antisipasi Perluasan
Belajar dari ketiga hal di atas, Indonesia harus mengantisipasi agar ancaman instabilitas ini tidak berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Tentu kita memahami bersama, ada sejumlah kekuatan besar yang sedang berusaha mengonsolidasikan kekuatan mereka di kawasan Indo-Pasifik.

Upaya konsolidasi kekuatan itu salah satunya ditandai oleh hadirnya deklarasi pakta pertahanan Australia, United Kingdom dan United States of America (AUKUS) pada September 2021 lalu. Telah menjadi rahasia umum, pakta pertahanan AUKUS ini dihadirkan sebagai upaya perimbangan kekuatan terhadap China yang semakin mengokohkan pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik serta pertahanannya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik secara general.

Tentu kita tidak ingin konflik lama yang terbangun pada era Perang Dingin kembali terjadi di kawasan ini. Perang Rusia dan Ukraina kali ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua, untuk benar-benar mampu menjalankan kerja diplomasi dan komunikasi politik publik di kawasan secara optimal.

Jangan sampai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi ajang medan pertempuran dan adu pelanduk di antara dua kekuatan besar di kawasan.
Untuk itu, komitmen semua negara di kawasan harus terus ditegakkan, untuk menghadirkan kerja-kerja diplomasi dan komunikasi politik yang jujur, transparan, dan akuntabel.

Pada saat yang sama, proses diplomasi dan komunikasi politik publik harus benar-benar diletakkan dalam koritor relasi bilateral maupun multilateral yang kontruktif dan tidak bias kepentingan. Upaya untuk menghindari terjadi strategic miscalculation merupakan agenda bersama, demi terjaganya perdamaian dunia.

Terakhir, upaya penguatan terhadap sistem demokrasi yang mengahdirkan model checking and balancing benar-benar harus terus dijalankan secara simultan, agar output kepemimpinan politik tidak dibelokkan oleh “ego kekuasaan”. Di sinilah, teori perdamaian demokrasi (democratic peace theory) yang meyakini bahwa perdamaian kawasan akan lebih mudah dicapai ketika masing-masing negara menjalankan sistem demokrasi yang sehat dan transparan, akan kembali menemukan justifikasi dan relevansinya dalam konteks teori maupun praktik hubungan internasional.