Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
6 Parpol Non-Parlemen Susun Draf Gugatan Presidential Threshold ke MK
loading...
Sekjen PBB, Afriansyah Noor mengatakan, enam parpol non-parlemen tengah menyusun draf untuk mengajukan gugatan uji materi presidential threshold ke MK. Foto/Faisal Rahman/MPI
A
A
A
JAKARTA - Enam partai politik ( parpol ) non-parlemen tengah menyusun draf untuk mengajukan gugatan uji materi presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor.
Baca Juga: parpol
Baca juga: Pertemuan Parpol Non-Parlemen Bakal Berlanjut, HT: Kami Akan Bentuk Sekretariat Bersama
"Enam parpol minus berkarya, ini akan melakukan gugatan presidential threshold jika gugatan Pak Gatot dan teman-teman gagal," kata Afriansyah Noor ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (24/2/2022).
"Belum ada tanggal (pengajuan gugatan), Jadi kami masih menyiapkan dan menyusun draf judicial reviewnya," tuturnya.
Ferry sapaan akrabnya mengatakan, dalam masa dekat ini keenam parpol bakal menunjuk pengacara untuk maju dalam mengajukan gugatan tersebut. Hanya saja, dia belum bisa merinci siapa tokoh yang akan ditunjuk.
"Sementara ini lawyer dari internal kita yang bergerak masing-masing dulu nanti bersatu, kemudian nanti akan ditunjuk siapa yang mengajukan," ungkapnya.
Dirinya tidak membeberkan strategi gugatan uji materi PT menanggapi seringnya MK menolak gugatan tersebut. Ferry hanya mengatakan, keenam parpol memiliki legal standing yang kuat untuk mencalonkan presiden sebagai peserta Pemilu.
"Intinya kita sebagai partai pernah ikut 2019, legal standingnya jelas dan kita berdampak betul, sebagai partai peserta pemilu yang harusnya bisa mencalonkan," tutupnya.
Sebelumnya, partai politik non-parlemen berencana mengajukan judicial review atau gugatan terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20% ke MK. Parpol non-parlemen menginginkan PT 0%.
Rencana ini merupakan hasil pertemuan tertutup di antara enam partai politik non-parlemen yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022) malam ini.
"Ada wacana bahwa kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menyampaikan hasil pertemuan tertutup dalam jumpa pers bersama.
Baca Juga: parpol
Baca juga: Pertemuan Parpol Non-Parlemen Bakal Berlanjut, HT: Kami Akan Bentuk Sekretariat Bersama
"Enam parpol minus berkarya, ini akan melakukan gugatan presidential threshold jika gugatan Pak Gatot dan teman-teman gagal," kata Afriansyah Noor ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (24/2/2022).
"Belum ada tanggal (pengajuan gugatan), Jadi kami masih menyiapkan dan menyusun draf judicial reviewnya," tuturnya.
Ferry sapaan akrabnya mengatakan, dalam masa dekat ini keenam parpol bakal menunjuk pengacara untuk maju dalam mengajukan gugatan tersebut. Hanya saja, dia belum bisa merinci siapa tokoh yang akan ditunjuk.
"Sementara ini lawyer dari internal kita yang bergerak masing-masing dulu nanti bersatu, kemudian nanti akan ditunjuk siapa yang mengajukan," ungkapnya.
Dirinya tidak membeberkan strategi gugatan uji materi PT menanggapi seringnya MK menolak gugatan tersebut. Ferry hanya mengatakan, keenam parpol memiliki legal standing yang kuat untuk mencalonkan presiden sebagai peserta Pemilu.
"Intinya kita sebagai partai pernah ikut 2019, legal standingnya jelas dan kita berdampak betul, sebagai partai peserta pemilu yang harusnya bisa mencalonkan," tutupnya.
Sebelumnya, partai politik non-parlemen berencana mengajukan judicial review atau gugatan terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20% ke MK. Parpol non-parlemen menginginkan PT 0%.
Rencana ini merupakan hasil pertemuan tertutup di antara enam partai politik non-parlemen yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022) malam ini.
"Ada wacana bahwa kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menyampaikan hasil pertemuan tertutup dalam jumpa pers bersama.
(maf)
Explore More