Hasrat Cak Imin, NU, dan Dilema Pilpres 2024

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) membuat hubungan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nampak renggang. Hal itu nampak jelas sejak pelantikan Gus Yahya dan pengurus PBNU lainnya pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ).

Gus Yahya pun menyampaikan kejengkelannya terhadap deklarasi dukungan NU Jawa Timur (Jatim) kepada Cak Imin sebagai calon presiden (capres) 2024, sampai yang terakhir Cak Imin mengkritik kebijakan biaya haji 2022 Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Gus Yahya sekaligus kader PKB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga melihat bahwa kepengurusan PBNU yang baru tidak menguntungkan bagi PKB maupun Cak Imin. Karena, NU secara struktural mengharamkan untuk mendukung hal-hal yang bersifat politik elektoral, termasuk capres.





“Iya, PBNU yang baru ini dalam banyak hal memang tidak menguntungkan bagi PKB dan Cak Imin, karena NU secara struktural mengharamkan dukung-mendukung urusan politik,” kata Adi saat dihubungi, Senin (21/2/2022).

Oleh karena itu, kata dosen UIN Jakarta ini, tidak heran jika deklarasi dukungan pengurus NU di Banyuwangi dan Sidoarjo berujung pada teguran keras dari Gus Yahya. Sehingga, hal ini sangat merugikan PKB dan juga Cak Imin. Apalagi, Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai capres 2024.

Padahal selama ini, PKB dan NU dipandang sebagai satu kesatuan. “Itu tentu merugikan bagi PKB, tentu merugikan bagi Cak Imin, karena selama ini publik tahunya kalau melihat PKB ya NU, kalau melihat NU ya PKB, begitu,” ujarnya.



Menurut Adi, ini merupakan salah satu bentuk komitmen politik Gus Yahya bahwa untuk Pemilu 2024, NU tidak mau punya jagoan di pilpres secara kelembagaan. Tapi, tidak menjadi soal jika ada warga nahdliyin yang menyatakan dukungannya kepada PKB maupun Cak Imin secara personal. Karena mengklaim NU secara organisasi hanya akan merugikan NU.

“Itu merugikan karena dukungan orang per orang itu kan enggak bisa diukur seberapa kuat, kalau dukungan struktural itu kan dibaca misalnya PCNU Banyuwangi, Probolinggo, itu kan diartikan orang NU Banyuwangi mendukung semua, kan begitu. Sementara dukungan orang perorang susah untuk dikapitalisasi sebagai sebuah dukungan yang kuat,” papar Adi.

Apalagi, Adi melihat, kerugian lain bagi NU yakni, NU bisa dekat dengan kekuatan politik lainnya selain PKB. Sekarang ini, NU juga membuka hati dengan kader-kader NU yang ada di partai lainnya. Belakangan, Gus Yahya nampak lengket dengan PDIP, bukan hanya karena NU punya sejarah yang panjang dengan PDIP, bahkan Gus Yahya menyebut bahwa PDIP dengan NU senyawa.

“Itu tentu kode yang menegaskan bahwa PBNU sekarang juga baik-baik aja hubungannya gitu, bahkan mesra dengan PDIP. Dengan Golkar juga begitu, karena di situ ada variabel Nusron Wahid,” terangnya.

Adi menambahkan, renggangnya NU dan PKB ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan di Pemilu 2024. Di satu sisi, NU yang selama ini identik dengan PKB tidak ingin menjadi alat politik parpol tertentu, termasuk PKB karena Gus Yahya bukan bagian dari orang kepercayaan Cak Imin.

Di sisi lain, Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai capres 2024, tetapi justru kehilangan dukungan dari NU. “Ini merugikan dan membuat enggak nyaman karena basis pemilih PKB selama ini orangnya NU, sementara NU struktural diharamkan dalam mendukung mendukung. Meriang itu, uring-uringan pasti PKB dan Cak Imin,” tandas aktivis HMI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid membantah hal itu. Bahkan, kata dia, PKB memiliki hasil survei yang lebih valid, bahwa pengurus PCNU se-Indonesia mendukung Muhaimin Iskandar.

“Setelah dilakukan survei kepada pengurus PCNU se-Indonesia, hasilnya menunjukkan Gus Muhaimin capres dengan tingkat keterpilihan tertinggi,” kata Jazilul saat dihubungi Sindonews pada 12 Februari 2022 lalu.