DPR Ungkap Sejumlah Indikator Memilih Calon Anggota KPU-Bawaslu
Jum'at, 11 Februari 2022 - 17:35 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, sambung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, soal kecakapan atau capability. Komisi II berharap, calon penyelenggara itu adalah orang-orang yang cakap atau memahami soal kepemiluan, baik itu secara filosofis, konsepsional, sampai masalah teknis.
"Jadi bukan orang-orang yang tidak memahami sama sekali, dari berbagai aspek, baik aspek hukum, politik dan seterusnya," ujarnya.
Ketiga kata Doli, Komisi II ingin yang punya kecakapan atau kemampuan komunikasi yang proporsional. Karena penyelenggara pemilu tidak bisa menghindari untuk berkomunikasi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang juga masih punya kepentingan terkait politik, karena penyelenggara pemilu tidak mungkin menghindari komunikasi dengan parpol dan pemerintah.
"Artinya mereka harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang harus bisa berkomunikasi tapi tetap menjaga independensinya, imparsial, dan seterusnya," jelasnya.
"Jadi komunikasi kepemimpinan atau leadership komunikasi yang seperti itu yang kita butuhkan ke depan, sehingga kalau memang orang yang seperti itu lembanya pun memjadi lembaga independen namun didukung oleh semua pihak, karena bisa membangun komunikasinya," tambahnya.
Keempat sambung dia, Indonesia juga membutuhkan orang yang inovatif dan kreatif. Karena pemilu itu seharusnya bisa menjadi pemilu yang semakin memudahkan semua, terutama buat pemilih. Sehingga, pelaksanaan pemilu ini terbuka untuk menggunakan perkembangan teknologi informasi, di mana ada digitalisasi dan elektronisasi di beberapa tahap.
"Jadi bukan orang-orang yang tidak memahami sama sekali, dari berbagai aspek, baik aspek hukum, politik dan seterusnya," ujarnya.
Ketiga kata Doli, Komisi II ingin yang punya kecakapan atau kemampuan komunikasi yang proporsional. Karena penyelenggara pemilu tidak bisa menghindari untuk berkomunikasi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang juga masih punya kepentingan terkait politik, karena penyelenggara pemilu tidak mungkin menghindari komunikasi dengan parpol dan pemerintah.
"Artinya mereka harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang harus bisa berkomunikasi tapi tetap menjaga independensinya, imparsial, dan seterusnya," jelasnya.
"Jadi komunikasi kepemimpinan atau leadership komunikasi yang seperti itu yang kita butuhkan ke depan, sehingga kalau memang orang yang seperti itu lembanya pun memjadi lembaga independen namun didukung oleh semua pihak, karena bisa membangun komunikasinya," tambahnya.
Keempat sambung dia, Indonesia juga membutuhkan orang yang inovatif dan kreatif. Karena pemilu itu seharusnya bisa menjadi pemilu yang semakin memudahkan semua, terutama buat pemilih. Sehingga, pelaksanaan pemilu ini terbuka untuk menggunakan perkembangan teknologi informasi, di mana ada digitalisasi dan elektronisasi di beberapa tahap.
Lihat Juga :
