Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tokoh Lintas Agama: Kritik Perlu untuk Perbaikan
Senin, 06 Mei 2024 - 09:02 WIB
loading...
Tokoh lintas agama di Indonesia yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) bersepakat mengawal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tokoh lintas agama di Indonesia yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) bersepakat mengawal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 . Meski demikian, kritik tetap perlu disampaikan sebagai sarana perbaikan.
Kesiapan mengawal pemeritahan hasil pemilu merupakan hasil pertemuan FPDI di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2024. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Marsudi Syuhud, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso Tanuwibawa 2018-2022.
Termasuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi Piandi, Pimpinan Spiritual Nusantara Romo Sri Eko Galgendu, dan Forum Peduli Indonesia Damai (FPID), Azisoko.
Dalam kesempatan itu, Kiai Marsudi menyampaikan, kumpulnya para pimimpin agama Indonesia ini untuk mencairkan suasana agar hubungan di antara sesama semakin menguat. Dalam pertemuan itu, para pimimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Prabowo Apresiasi Komitmen PBNU Dukung Pemerintahan Mendatang
"Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga," kata Kiai Marsudi, Senin (6/5/2024).
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah ini juga mengimbau agar pihak-pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dapat diterima. Hal itu karena pendapat yang berbeda merupakan bagian dari kritik. Sementara kritik, merupakan sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran
Namun, Kiai Marsudi mengingatkan, kritik itu bukan dengan cara mencaci maki. Dalam dunia politik, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka perlu ada yang mengkritik agar bisa menjadi keseimbangan. “Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita," tegasnya.
Kesiapan mengawal pemeritahan hasil pemilu merupakan hasil pertemuan FPDI di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2024. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Marsudi Syuhud, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso Tanuwibawa 2018-2022.
Termasuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi Piandi, Pimpinan Spiritual Nusantara Romo Sri Eko Galgendu, dan Forum Peduli Indonesia Damai (FPID), Azisoko.
Dalam kesempatan itu, Kiai Marsudi menyampaikan, kumpulnya para pimimpin agama Indonesia ini untuk mencairkan suasana agar hubungan di antara sesama semakin menguat. Dalam pertemuan itu, para pimimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Prabowo Apresiasi Komitmen PBNU Dukung Pemerintahan Mendatang
"Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga," kata Kiai Marsudi, Senin (6/5/2024).
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah ini juga mengimbau agar pihak-pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dapat diterima. Hal itu karena pendapat yang berbeda merupakan bagian dari kritik. Sementara kritik, merupakan sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran
Namun, Kiai Marsudi mengingatkan, kritik itu bukan dengan cara mencaci maki. Dalam dunia politik, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka perlu ada yang mengkritik agar bisa menjadi keseimbangan. “Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita," tegasnya.
Lihat Juga :
