Soal Pemetaan Masjid Radikal oleh Polri, PKS: Bisa Picu Konflik di Masyarakat

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai rencana pemetaan masjid berbasis radikalisme oleh Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polri, sangat tidak bisa dilakukan. Menurutnya, kondisi ini juga bisa menjadikan konflik antar masyarakat yang mana terjadi diskriminasi lantaran hanya tempat ibadah umat Islam saja yang dipetakan.

Iskan menilai, pemetaan masjid ini diterima dengan syarat yang ketat, ini jelas bisa menimbulkan konflik di masyarakat kita. Pasalnya ini dapat memberikan warna dan kategori pada sejumlah masjid.

"Tanpa merinci kategori dan lokasi masjidnya, saya rasa Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri harus mengkaji ulang pernyataannya untuk pemetaan masjid itu agar jangan sampai nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ini bisa menjadi suatu sikap yang diskriminatif nanti nya karena hanya menyasar kepada tempat ibadah umat Islam,” kata Iskan dalam keterangannya, Jumat (4/2/2022).

Baca Juga: 41 Masjid Pemerintahan Terindikasi Radikal

Menurut Iskan, pemetaan penyebaran paham radikal itu harusnya dilakukan secara adil dengan menyasar tempat ibadah agama lain, juga harus difokuskan kepada kelompok separatis.

Baca Juga: Masjid Penyebar Faham Radikal Tak Perlu Diberi Tanda Khusus

“Saya tidak setuju juga dengan kecurigaan dari Polri karena alasan yang tidak berdasar. Kenapa seakan dikhususkan untuk masjid saja, inilah yang harus kita pahami bahwa jika memang ada penyebaran radikalisme di masjid, itu akan dengan mudah terungkap berkat adanya media sosial. Lebih baik pihak kepolisian itu langsung melakukan penindakan terhadap pelaku penyebaran radikalisme tersebut dan tidak cuma melakukan pemetaan, tapi juga harus difokuskan untuk kelompok separatis yang sudah sangat mengganggu NKRI ini,” tegas Iskan.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menambahkan pemetaan masjid ini harus dievaluasi kembali jangan sampai nanti dampaknya akan memicu konflik di masyarakat. “Saya rasa pemetaan masjid ini harus dievaluasi atau dikaji lagi terlebih dahulu, dengan nantinya kepolisian agar meninjau ulang langkah-langkah pemetaan masjid di berbagai daerah itu. Satu lagi yang penting tentang pemberian stigma dari kepolisian itu sangat mungkin menimbulkan konflik horizontal di masyarakat,” ujarnya.

Terlebih, kata Iskan, stigma itu bukan berasal dari institusi keamanan negara, dan terkait pelabelan yang dilakukan kepolisian ini justru bukan metode tepat untuk mengumpulkan informasi di tengah permasalahan radikalisme saat ini. “Oleh karenanya, teknis (pengumpulan data) itu perlu ditinjau lagi, labelling atau stigma tidak menyelesaikan masalah, justru bisa menciptakan resistensi,” ucap Iskan.