Bencana Alam Landa Tiga Daerah, Menko PMK Minta Perbaikan Infrastruktur Dipercepat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat koordinasi penanganan bencana alam di sejumlah daerah. Antara lain, bencana longsor di Tana Toraja Sulawesi Selatan (Sulsel), banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar), dan erupsi Gunung Ruang di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut).

“Rapat ini membahas penanganan pascabencana longsor di Tana Toraja, banjir dan longsor di Sumatera Barat, dan erupsi Gunung Ruang Sitaro yang sekarang masih sedang dalam proses penanganan,” ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Muhadjir mengatakan penanganan tiga bencana oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun dari kementerian-kementerian teknis sudah baik. “Sekarang sudah berjalan. Dan sekarang ini adalah pertama melakukan evaluasi kemudian kita membahas apa yang harus dilakukan berikutnya,” ujarnya.



Muhadjir pun memberikan beberapa catatan yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan untuk mengungsi erupsi Gunung Ruang, termasuk pembangunan ulang terhadap fasilitas kesehatan di Sumatera Barat, di pesisir Selatan dan Padang Pariaman.

“Untuk di Tana Toraja lebih mengutamakan pada pelayanan karena di sana ada pengungsi yang belum mendapatkan tempat yang memadai, masih ditangani oleh masih ditangani oleh BNPB sampai nanti akan ada tempat tinggal sementara yang pada berikutnya nanti akan ada pembangunan rumah baru direlokasi,” ujar Muhadjir.



Kemudian, kata Muhadjir, Kemendikbud Ristek juga akan terus memantau dan merancang pembangunan dan program sekolah aman bencana di tempat-tempat yang saat ini sedang mengalami bencana.

“Tentu saja di antaranya yang penting dan paling penting itu adalah Kementerian PUPR yang kebetulan hadir mewakili Pak Menteri PUPR jadi nanti segera melakukan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan yang rusak, yang putus serta fasilitas umum yang lainnya, termasuk sanitasi, nanti akan jadi tanggung jawab dari Pak Kementerian PUPR. Kemudian juga untuk irigasi ya,” ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengatakan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan infrastruktur dan relokasi masyarakat terdampak.

“Kemudian, BNPB ini akan segera melakukan pendataan terhadap permukiman yang terdampak by name by address gitu ya dan kemudian kalau nanti sudah terverifikasi ada kepastian bersama-sama pemerintah daerah kemudian nanti akan menetapkan rehabilitasi dan rekonstruksinya, apakah rumahnya tetap ditahan ketentuan itu kalau dipandang aman tinggal akan ada perbaikan-perbaikan, baik perbaikan rusak ringan, sedang sampai berat dan itu sudah ada skema pembiayaannya, atau direlokasi,” kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut, ada 300 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi akibat erupsi Gunung Ruang. “Relokasi ini tadi sudah ada kesepakatan untuk kesepakatan informal bahwa untuk wilayah yang ada di akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara karena itu ada sekitar 300 KK yang harus direlokasi, itu nanti akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Sedangkan kalau yang relokasi kecil-kecilan mungkin nanti BNPB sendiri akan bisa menangani,” kata Muhadjir.

“Yang terakhir untuk pemerintah provinsi dan kabupaten terdampak bencana akan terus melakukan koordinasi dengan KL di tingkat paling bawah misalnya untuk PUPR karena PUPR target penanganan dampak bencana ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya,” katanya.