Tujuan Hukum Berbasis Prinsip Maksimisasi, Keseimbangan dan Efisiensi

Terdapat pandangan bahwa positivisme hukum tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat di era globalisasi dunia saat ini. Hukum tidak lagi dapat mengunggulkan “what is” melainkan harus difungsikan dan beperan untuk melihat sebagai “what should be”; digunakan hanya melihat peristiwa masa lalu dan kini (ex ante) melainkan juga untuk dapat melihat dampak hukum di masa yang datang (post- factum).

Gagasan kesejahteraan bangsa-bangsa telah “memaksa” setiap negara untuk menggunakan parameter keberhasilan yang telah ditentukan masyarakat internasional inklusif hukum Internasional yang di dominasi negara-negara maju penganut sistem hukum Common Law. Dalam perdagangan ekonomi global telah ditetapkan perjanjian internasional perdagangan bebas yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 tahun 1994.

Namun demikian, pemerintah dan pakar hukum nasional kurang dapat mengantisipasi dampak hukum ratifikasi perjanjian internasional tersebut dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang cocok dengan perjanjian internasional dan lingkungan nasional.

Perubahan dampak ratifikasi dimaksud adalah kebijakan hukum nasional yang seharusnya menggunakan pendekatan analisis ekonomi disertasi penerpan metoda regulatory impact analysis (RIA); suatu metoda pembentukan peraturan perundang-undangan yang efisien, maksimal dan seimbang dalam mencapai tujuan hukum( kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Metoda RIA diharapkan dapat diterapkan dalam perubahan pembentukan KUHAP yang merupakan landasan proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Pola pendekatan hukum dan metoda RIA tersebut diharapkan dapat mencegah lebih dini penanganan perkara yang tidak maksimal, tidak seimbang dan tidak efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, baik penuntut maupun Hakim memilliki tanggung jawab moral bersama untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang berkeadilan sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009.