DPR Kutuk Keras Pencaplokan Tepi Barat Palestina oleh Israel
loading...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, pihaknya mengutuk keras rencana Israel yang akan mencaplok Tepi Barat Palestina. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTADPR - Langkah Israel yang mencaplok wilayah Tepi Barat Palestina menuai kecaman dari DPR. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, pihaknya mengutuk keras rencana Israel yang akan mencaplok Tepi Barat Palestina. Israel dinilai sebagai negara munafik yang tidak pernah konsisten terhadap perjanjian dengan Palestina, terutama garis batas yang disepakati pada 1967.
"Rencana itu akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional. Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan," ujar Syaifullah, Kamis (12/6/2020). (Baca juga: Ketua BKSAP DPR Khawatirkan Rencana Aneksasi Israel Picu Perang Besar)
Dikatakan politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu, rencana Israel tersebut bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional PBB. "Ini juga merusak mimpi warga Palestina yang ingin hidup secara damai dan mendapatkan haknya," urainya.
Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah Indonesia yang menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan pemenuhan hak Palestina. Melalui surat, Menlu Retno Marsudi mengajak 30 negara sahabat untuk bersama-sama membendung rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina tersebut. (Baca juga: BKSAP DPR Desak Pemerintah Buat Gerakan Internasional Lawan Israel)
"Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia hanya mengakui negara Palestina dan menolak keras ‘pendudukan’ Israel atas Palestina," tuturnya.
Prinsip tersebut, kata Syaifullah, tidak akan pernah berubah sepanjang Pembukaan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945 tetap berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. "Indonesia juga saat ini bahkan telah membuka Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Ramalah," katanya.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh warga Indonesia berdoa agar warga Palestina memperoleh kemerdekaan negaranya dan bisa hidup secara damai. "Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, selain Mesir," katanya.
"Rencana itu akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional. Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan," ujar Syaifullah, Kamis (12/6/2020). (Baca juga: Ketua BKSAP DPR Khawatirkan Rencana Aneksasi Israel Picu Perang Besar)
Dikatakan politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu, rencana Israel tersebut bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional PBB. "Ini juga merusak mimpi warga Palestina yang ingin hidup secara damai dan mendapatkan haknya," urainya.
Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah Indonesia yang menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan pemenuhan hak Palestina. Melalui surat, Menlu Retno Marsudi mengajak 30 negara sahabat untuk bersama-sama membendung rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina tersebut. (Baca juga: BKSAP DPR Desak Pemerintah Buat Gerakan Internasional Lawan Israel)
"Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia hanya mengakui negara Palestina dan menolak keras ‘pendudukan’ Israel atas Palestina," tuturnya.
Prinsip tersebut, kata Syaifullah, tidak akan pernah berubah sepanjang Pembukaan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945 tetap berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. "Indonesia juga saat ini bahkan telah membuka Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Ramalah," katanya.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh warga Indonesia berdoa agar warga Palestina memperoleh kemerdekaan negaranya dan bisa hidup secara damai. "Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, selain Mesir," katanya.
(cip)
Explore More