Dikejar Soal Proyek Satelit Kemhan, Mahfud MD: 2018 Saya Belum Jadi Menko Polhukam
Minggu, 16 Januari 2022 - 08:06 WIB
loading...
Menko Polhukam, Mahfud MD menjawab tudingan publik terkait kasus satelit slot Orbit 123 yang merugikan negara hampir Rp1 triliun baru dibuka sekarang. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjawab tudingan publik terkait kasus satelit slot Orbit 123 yang merugikan negara hampir Rp1 triliun baru dibuka sekarang. Mahfud menjawab pertanyaan publik yang mengetahui kasus satelit Orbit ini sudah ada sejak 2018.
Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu kasus tersebut saat sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam. Dia baru mengetahuinya saat menjabat sebagai Menko bahwa pada awal pandemi, Indonesia dipanggil untuk menghadiri sidang arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan. Baca juga: Kejagung Sebut Negara Rugi Rp500 M dari Proyek Satelit Kemhan
"Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko. Jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya," ujarnya melalui unggahan di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Minggu (16/1/2022).
Setelah mengetahui kasus satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut, Mahfud menjelaskan usahanya untuk mengundang rapat pihak yang terkait. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut merasa ada kejanggalan dikarenakan adanya pihak yang ingin menghambat.
"Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)," tegasnya.
Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu kasus tersebut saat sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam. Dia baru mengetahuinya saat menjabat sebagai Menko bahwa pada awal pandemi, Indonesia dipanggil untuk menghadiri sidang arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan. Baca juga: Kejagung Sebut Negara Rugi Rp500 M dari Proyek Satelit Kemhan
"Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko. Jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya," ujarnya melalui unggahan di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Minggu (16/1/2022).
Setelah mengetahui kasus satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut, Mahfud menjelaskan usahanya untuk mengundang rapat pihak yang terkait. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut merasa ada kejanggalan dikarenakan adanya pihak yang ingin menghambat.
"Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)," tegasnya.
Lihat Juga :
