Ahli Epidemiologi: PSBB Perlu Diberlakukan Secara Nasional

Menurut mantan Dirjen Otoda Kemendagri ini, seharusnya pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang high strategy dan mampu berkomunikasi dengan kepala daerah yang betul-betul mengetahui tentang kondisi lapangan di daerahnya.

Djohermansyah Djohan berharap bahwa pemerintah pusat dapat mendengarkan masukan-masukan dari kepala daerah. “Masih ada peluang dengan kepemimpinan strong leadership,” ujar tururnya.( )

Sementara pengamat politik Philips J Vermonte berpandangan berbeda. Menurut dia, Indonesia memang diharapkan bisa menerapkan kebijakan desentralisasi, namun dalam konteks penanganan bencana, justru harus tersentralisasi.

“Harus ada kesatuan pandangan terhadap siapa mengerjakan apa dan kapasitas daerah juga berbeda-beda,” sanggah Philips.

Philips menyebut Covid-19 ini menunjukkan semua negara rentan, tidak pandang bulu apakah negara tersebut negara miskin, negara kaya, negara maju, dan negara berkembang.

Faktor yang membedakan adalah sistem kesehatan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik yang akan membuat suatu negara pulih dengan cepat.

Dari negara-negara yang sudah berhasil menurunkan grafik Covid-19 seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman, ada kesamaan yang bisa terlihat seperti kepemimpinan yang solid, tata kelola pemerintahan yang baik, visi yang jelas, dan pemerintah yang sangat menghargai data. Terlepas dari itu semua, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam menjalani kebijakan yang sudah diberlakukan. “Tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa ada kepatuhan dari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, profesor peneliti hubungan internasional di Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar menyebut bahwa pandemi ini menyebar sangat cepat dan kecepatan penyebaran pandemi ini karena dampak dari globalisasi.

“Urat nadi dari globalisasi adalah transportasi udara dan laut, perdagangan dan perekonomian,” katanya.

Menurut dia, pandemi ini dari sudut pandang keamanan harus diselesaikan secara nontraditional security yang melibatkan negara-negara untuk bekerjasama lebih baik. Namun di sisi lain, masyarakat diharapkan kembali ke nation state-nya masing-masing.