Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas
Senin, 10 Januari 2022 - 09:53 WIB
loading...
Tahun ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebelum disibukkan dengan agenda politik pada 2023 dan 2024. FOTO/WIN CAHYONO
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2022 menjadi pertaruhan, wabil khusus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin . 2022 sebagai momentum terakhir pemerintah untuk mengukir legacy terbaik kepada bangsa, sebelum semua berpotensi tercurah ke ranah politik pada 2023 dan 2024.
Di tengah waktu yang sempit ini banyak tugas yang menuntut tertuntaskan: ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, korupsi, hingga komunikasi. Pekerjaan makin besar karena pandemi Covid-19 yang tak henti membuat semua serba jadi misteri. Toh di tengah ketidakpastian itu masyarakat terbukti memberikan kesadaran dan dukungan kuat. Akankah masa ini bisa dilewati dengan baik?
Banyak kalangan menaruh optimisme yang tinggi atas kinerja pemerintah pada 2022. Namun, ini bukan langkah mudah. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, tantangan dan dinamika di pemerintah akan makin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus bekerja lebih keras pada 2022.
Baca juga: HUT ke-49 PDIP Besok, Diisi Pidato Politik Megawati dan Sambutan Presiden Jokowi
Menurut Azyumardi, tahun inilah masa yang masih bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan pemerintahannya secara efektif untuk bekerja. Pasalnya, setelah itu, dengan sisa waktu sampai pelantikan presiden-wapres baru pada November 2024, Presiden Jokowi berhadapan dengan tahun politik yang menyita perhatian dan waktu. Apalagi, sebagian anggota kabinetnya dan pejabat publik berasal dari parpol.
"Karena itu, dalam waktu sempit yang tersisa, Presiden Jokowi harus memperbanyak warisan positif (positive legacy), bukan memperbanyak warisan negatif (negative legacy), memperbaiki negative legacy menjadi positive legacy," ujarnya.
Dalam pandangan Azyumardi, ada sederet tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Memulihkan kembali demokrasi, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi, memperbaiki penegakan hukum, merevitalisasi kebebasan berekspresi dan berserikat, serta membangun infrastruktur sosial-budaya dan politik.
"Jika ini bisa dilakukan Presiden Jokowi, insyaallah legacy-nya bakal dikenang dalam sejarah," ucapnya.
Setidaknya ada dua tindakan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan kabinet, khususnya para menteri, agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat pada 2022.
Pertama, Jokowi harus mengambil kebijakan memberi cuti kepada menteri-menteri yang terlibat langsung dalam eskalasi politik menjelang Pemilu 2024. Kedua, Presiden bisa me-reshuffle menteri-menteri tersebut dan menggantinya dengan figur-figur yang tidak terlibat langsung dalam intensitas politik menuju Pemilu 2024.
Baca juga: Ratusan Kader Antusias Ikuti Konsolidasi Partai Perindo Musi Banyuasin
Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.
"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.
Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.
Di tengah waktu yang sempit ini banyak tugas yang menuntut tertuntaskan: ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, korupsi, hingga komunikasi. Pekerjaan makin besar karena pandemi Covid-19 yang tak henti membuat semua serba jadi misteri. Toh di tengah ketidakpastian itu masyarakat terbukti memberikan kesadaran dan dukungan kuat. Akankah masa ini bisa dilewati dengan baik?
Banyak kalangan menaruh optimisme yang tinggi atas kinerja pemerintah pada 2022. Namun, ini bukan langkah mudah. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, tantangan dan dinamika di pemerintah akan makin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus bekerja lebih keras pada 2022.
Baca juga: HUT ke-49 PDIP Besok, Diisi Pidato Politik Megawati dan Sambutan Presiden Jokowi
Menurut Azyumardi, tahun inilah masa yang masih bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan pemerintahannya secara efektif untuk bekerja. Pasalnya, setelah itu, dengan sisa waktu sampai pelantikan presiden-wapres baru pada November 2024, Presiden Jokowi berhadapan dengan tahun politik yang menyita perhatian dan waktu. Apalagi, sebagian anggota kabinetnya dan pejabat publik berasal dari parpol.
"Karena itu, dalam waktu sempit yang tersisa, Presiden Jokowi harus memperbanyak warisan positif (positive legacy), bukan memperbanyak warisan negatif (negative legacy), memperbaiki negative legacy menjadi positive legacy," ujarnya.
Dalam pandangan Azyumardi, ada sederet tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Memulihkan kembali demokrasi, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi, memperbaiki penegakan hukum, merevitalisasi kebebasan berekspresi dan berserikat, serta membangun infrastruktur sosial-budaya dan politik.
"Jika ini bisa dilakukan Presiden Jokowi, insyaallah legacy-nya bakal dikenang dalam sejarah," ucapnya.
Setidaknya ada dua tindakan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan kabinet, khususnya para menteri, agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat pada 2022.
Pertama, Jokowi harus mengambil kebijakan memberi cuti kepada menteri-menteri yang terlibat langsung dalam eskalasi politik menjelang Pemilu 2024. Kedua, Presiden bisa me-reshuffle menteri-menteri tersebut dan menggantinya dengan figur-figur yang tidak terlibat langsung dalam intensitas politik menuju Pemilu 2024.
Baca juga: Ratusan Kader Antusias Ikuti Konsolidasi Partai Perindo Musi Banyuasin
Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.
"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.
Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.
Lihat Juga :
