Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas

Lebih dari itu, masyarakat pun berperan aktif agar nasib masyarakat tidak terabaikan pada 2022 ini. Mu’ti menyarankan, masyarakat perlu lebih partisipatif dalam berbagai hal. Masyarakat pun perlu menjaga dan menjalankan sikap kritis kepada pemerintah. Bagi Mu'ti, sikap kritis masyarakat juga penting agar terbangun checks and balances.

Soal masih banyaknya tantangan bangsa ini juga diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. Dia menyatakan, para menteri sebagai pembantu presiden dituntut untuk terus bekerja keras dan mampu menerjemahkan semua kebijakan. "Selama masa pandemi para menteri justru harus bekerja lebih keras lagi, mengingat pandemi menimbulkan kondisi krisis multidimensi dan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi," ujar Airlangga.

Menteri Perlu Fokus
Airlangga yang juga ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, memasuki 2022 para menteri harus tetap fokus bekerja menggulirkan program-program sesuai arahan presiden, dengan irama yang sama dan terus dikontrol bersama agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat. “Tahun 2022 ini merupakan golden moment bagi Indonesia, untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Airlangga tak mengelak bahwa masih ada tantangan terkait Covid-19 dan variannya, namun kondisinya dapat dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Untuk 2022 modal utama pemerintah adalah keberhasilan dalam melakukan pengendalian pandemi dan capaian program vaksinasi. Keberhasilan ini mampu membangun optimisme dan keyakinan masyarakat untuk memulai mobilitas dan aktivitas ekonominya.

"Sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai target di kisaran 5,2% secara tahunan," paparnya.

Pada 2022 Indonesia memiliki beberapa bekal fundamental ekonomi yang cukup kokoh sebagai kekuatan pemerintah saat ini. Namun, pemerintahan saat ini masih dihadapkan pada tantangan dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini lantas menjelaskan, program prioritas 2022 tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh sasaran prioritas nasional.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menilai keberhasilan membangkitkan perekonomian pada 2021 harus menjadi modal bagi pemerintah. Pada 2021, membaiknya ekonomi nasional bisa dilihat pada angka pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada angka 3,5-4%. Ini lebih baik dibanding 2020 yang minus 2,01%. Penyaluran kredit tumbuh 4,8%, jauh lebih baik dibandingkan 2020 yang minus 2,41%. Kinerja pasar modal juga bagus karena indeks harga saham gabungan naik 10,85 ke posisi 6.581 sehingga termasuk yang terbaik di kawasan Asia.

Di sisi lain Rachmat berpandangan, perlu dicatat bahwa sektor usaha mikro paling terpukul pada 2021. Hal itu bisa dilihat pada penyaluran kredit yang turun di saat di segmen usaha besar, kecil, dan menengah (UMKM) justru naik. Walau angka inflasi secara total cukup baik, sumbangan inflasi di sektor makanan dan minuman yang merupakan konsumsi masyarakat kecil justru yang mengkhawatirkan. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. "Jadi, ada PR besar pada 2022 ini untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus untuk masyarakat kecil kita," desaknya.

Rachmat menekankan, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi mengimpor pakaian bekas dan batik dari China dia nilai sangat tak bermoral.

Dia berharap para menteri anggota kabinet harus bisa menjawab dengan tepat dan sungguh-sungguh bagaimana para menteri menyelaraskan diri agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat di 2022. Menurut Rachmat, publik tentu percaya Presiden memahami sangat baik masalah ini. Namun, harus dicatat, Presiden sudah kehilangan waktu sejak pandemi Covid-2019 pada Maret 2020. "Dan, waktu itu singkat sekali. Karena pada awal 2024 sudah sibuk pemilu legislatif. Pada akhir 2023 suhu politik meningkat. Jadi, para menteri harus benar-benar fokus, bekerja sungguh-sungguh, dan waktunya bisa 24 jam penuh untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsinya. Gas pol, istilah milenialnya," harapnya.